Sergai – INTARTA.com |
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Langkah strategis ini diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkab Sergai dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sergai pada Kamis (22/5/2025), di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai, Komplek Kantor Bupati, Sei Rampah.
Kolaborasi ini didasari keyakinan bahwa koperasi merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat, yang diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Bupati Sergai H. Darma Wijaya, didampingi Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Adlin Tambunan, menyambut baik inisiatif ini. Mereka meyakini kerja sama ini akan memperlancar proses pendirian koperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita menyadari bahwa koperasi merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Darma Wijaya lebih lanjut menekankan pentingnya keterlibatan notaris dalam proses ini. “Dengan keterlibatan notaris, proses legalitas dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini penting agar koperasi yang dibentuk tidak hanya cepat berdiri, tetapi juga kuat secara kelembagaan,” tambahnya.
Wakil Bupati Sergai, Adlin Tambunan, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen Pemkab Sergai untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja berbasis komunitas.
“Harapan kami, melalui kerja sama ini, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk ikut serta dalam koperasi. Kita ingin koperasi ini menjadi ruang tumbuhnya semangat gotong royong ekonomi,” katanya.
Ketua INI Sergai, Indra Sani Harahap, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup beberapa aspek krusial. Ini termasuk penunjukan notaris untuk pembuatan akta pendirian koperasi, pembahasan mengenai biaya pembuatan akta, serta mekanisme pengurusan administrasi koperasi secara keseluruhan.
“Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan koperasi. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaannya di lapangan,” tutur Indra.
(Dody/0b)
