Laporan Rapi di Grup Menteri, Realita di Lapangan Masih Berantakan

Dalam sebuah diskusi televisi, Fathimah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mempertanyakan penanganan bencana yang menurutnya belum sebanding dengan laporan resmi pemerintah. Ia menyoroti jarak yang lebar antara laporan yang tersusun rapi di tingkat pusat dan kenyataan yang dihadapi warga di lapangan.

Fathimah menceritakan kunjungannya bersama rekan-rekan mahasiswa ke daerah terdampak di Kalimantan. Di sana, udara dipenuhi debu hingga warga sulit bernapas, sementara air bersih masih susah didapat. Dampak dari peristiwa sebelumnya, kata dia, juga belum sepenuhnya terselesaikan hingga hari ini.

Di sisi lain, narasumber dalam diskusi itu menggambarkan koordinasi penanganan bencana di tingkat menteri berjalan sangat teratur. Setiap tahapan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi, disebut sudah memiliki jadwal dan penanggung jawab masing-masing, dan para menteri memantau langsung perkembangan di lapangan melalui grup pesan bersama.

Dalam grup itu, laporan dan foto dari lapangan terus mengalir. Giliran kunjungan menteri ke daerah bencana pun diatur bergantian sesuai tahapan yang sedang berjalan. Karena itu, muncul pertanyaan besar: apa yang menghalangi laporan yang begitu teratur itu sampai ke realita warga yang masih berantakan?

Fathimah menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa bukan sekadar protes. Temuan lapangan itu, menurutnya, justru perlu didengar sebagai masukan dari mitra pemerintah, agar perhatian para pengambil kebijakan tertuju pada persoalan yang benar-benar dirasakan warga.

Narasumber dalam diskusi itu pun menyatakan akan meneruskan temuan tersebut kepada BNPB dan kementerian-kementerian terkait. Rekaman diskusi itu bahkan rencananya akan dibagikan ke grup para menteri, supaya suara dari lapangan ikut terdengar di ruang pengambilan keputusan.

Diskusi itu juga menyinggung perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Disebutkan bahwa 87.111 sekolah telah direnovasi dan 182 Sekolah Rakyat telah berdiri. Selain itu, wacana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri disebut telah dihitung biayanya, yakni sekitar Rp92 triliun untuk seluruh angkatan.

Namun pendidikan, kata narasumber itu, bukan hanya soal biaya. Relevansi ilmu dengan kebutuhan zaman juga harus dibenahi, termasuk penyesuaian program studi di perguruan tinggi. Nasib guru dan anggaran pendidikan daerah pun disebut sebagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, karena guru adalah tulang punggung pendidikan.

Pada akhirnya, diskusi itu menyisakan satu pesan yang sama: realita di lapangan selalu lebih kompleks daripada sekadar laporan. Karena itu, laporan yang rapi harus dibuktikan dengan perubahan nyata yang dirasakan warga, baik saat bencana melanda maupun dalam urusan pendidikan sehari-hari.