Bahlil: Pangkas Ekspor Gas ke Singapura Masih dalam Batas Kontrak, Bukan Pelanggaran

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura tidak melanggar kontrak. Menurut dia, volume yang dipangkas masih berada dalam batas minimum yang disepakati dalam kontrak.

Pemangkasan tersebut sebesar 31 BBTUD, yang berasal dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. Gas yang tidak lagi diekspor itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra, serta kebutuhan industri.

Ia menjelaskan pemangkasan terjadi karena ada penurunan produksi di sejumlah sumur gas serta kebutuhan domestik yang harus diprioritaskan. Dua kebutuhan utama yang dimaksud adalah pasokan listrik PLN dan bahan baku industri.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil melaporkan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres 107 tentang pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Aturan baru itu mengubah skema pengadaan menjadi kerja sama antar-pemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B) melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan skema tersebut, Pertamina nantinya membeli dari BLU, sehingga proses tender bisnis ke bisnis yang selama ini lama tidak lagi dilakukan. Bahlil mencontohkan, selama ini Pertamina kerap sudah memenangkan tender dengan harga murah, tetapi pasokan justru beralih ke pembeli lain yang menawar lebih mahal.

Menteri Perindustrian yang hadir dalam konferensi pers itu menyambut baik tambahan alokasi gas untuk industri. Gas dibutuhkan industri sebagai bahan baku, antara lain petrokimia dan pupuk, maupun sebagai bahan bakar utama, seperti industri kaca dan keramik. Tambahan pasokan diharapkan mendorong utilisasi industri dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Soal stok BBM, Bahlil menyebut stok Pertalite berada di kisaran 18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya di atas 20 hari. Ia juga menjamin, atas arahan Presiden, tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun, meski harga minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini sekitar 92 dolar AS per barel, di atas asumsi APBN 90 dolar AS per barel.

Ke depan, pemerintah juga masih mengkaji pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, salah satunya di Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Seluruh rencana itu masih dalam tahap studi kelayakan.

Sumber: YouTube - KOMPASTV