Desakan agar Prabowo Bersikap soal Isu Ijazah Gibran Menguat dalam Diskusi

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto merespons polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka dalam sebuah diskusi di KompasTV. Dalam diskusi itu, narasumber menilai sikap diam justru akan menimbulkan pertanyaan yang lebih besar di tengah publik.

Menurut narasumber tersebut, sikap yang diharapkan adalah penegasan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana diatur konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebaliknya, bila tidak ada sikap yang jelas, publik bisa bertanya-tanya mengenai posisi presiden dalam polemik tersebut.

Diskusi itu juga menyoroti peran DPR. Narasumber menyebut DPR memiliki hak-hak pengawasan, salah satunya hak interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan. Melalui forum itu, kata narasumber, persoalan ijazah bisa ditanyakan secara terbuka.

Dalam paparannya, narasumber mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti penyuapan, korupsi, tindak pidana berat, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Salah satu syarat yang disinggung adalah syarat ijazah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Narasumber juga menyebut MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi seorang wakil presiden di tengah masa jabatannya, sehingga jalur yang tersedia berada pada mekanisme konstitusional yang lain.

Argumen lain yang disampaikan adalah soal legitimasi demokrasi langsung. Narasumber menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden kini dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen, sehingga suara rakyat tidak bisa diambil alih begitu saja oleh partai atau lembaga perwakilan.

Ia mencontohkan kemenangan 58 persen yang disebut setara dengan lebih dari 90 juta suara. Jumlah sebesar itu, menurutnya, tidak dapat direpresentasikan oleh MPR maupun partai politik yang ada di parlemen. Karena itu, presiden atau wakil presiden tanpa partai pun tetap memenuhi unsur konstitusi selama pencalonannya dilakukan oleh partai sesuai prosedur.

Di luar soal ijazah, narasumber juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan otokritik terhadap pemenuhan janji kampanye. Ia menyebut sejumlah aspirasi yang belum terjawab, antara lain 1 juta sarjana menganggur, desain ekonomi dalam menyerap lapangan kerja, penegakan supremasi hukum, serta kepercayaan dunia usaha.

Menurutnya, ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah ikut mengguncang pasar modal, di samping persoalan penanganan bencana, korupsi, kebakaran hutan, dan semangat reformasi antikorupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah.

Diskusi itu juga menyinggung kembali memori publik mengenai Putusan MK Nomor 90 pada masa sebelumnya, yang dinilai menyentuh persoalan etika, moral, dan tanggung jawab pejabat publik. Bagi narasumber, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Presiden Prabowo karena berkaitan dengan legitimasi Gibran.

Pada akhirnya, narasumber menilai Prabowo akan berhitung secara politik: apakah memberi sinyal tertentu terhadap polemik wakil presidennya akan menaikkan atau justru menurunkan kepercayaan publik yang saat ini dinilai sedang rendah. Hingga diskusi itu berlangsung, Prabowo maupun Gibran disebut belum merasa perlu mengomentari polemik tersebut secara langsung.

Sumber: YouTube - KOMPASTV