Ribuan Pekerja Korea Utara Diperlakukan Seperti Budak di Pabrik Drone Rusia, Ungkap Laporan Baru

Sebuah laporan terbaru mengungkap praktik ketenagakerjaan yang mengejutkan di sebuah pabrik drone milik Rusia. Sebanyak hingga 12.000 pekerja Korea Utara di kompleks industri Yelabuga, Tatarstan, dilaporkan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan perdagangan manusia.

Temuan itu dimuat dalam laporan gabungan yang dirilis pada 14 Oktober oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington bersama George W. Bush Institute di Dallas. Laporan tersebut menganalisis peran Rusia, Korea Utara, Tiongkok, dan Iran dalam ekspansi produksi pesawat nirawak di pabrik Yelabuga, serta keuntungan yang dinikmati masing-masing negara.

Menurut laporan itu, Moskow memperoleh akses ke lebih dari 5.500 drone per bulan untuk perang melawan Ukraina. Sementara Tiongkok menjadi pemasok utama komponen ganda seperti baterai, perangkat elektronik, mesin, dan sistem navigasi. Iran memasok drone Shahed yang membantu Rusia mengembangkan varian lokal bernama Geran.

Adapun Korea Utara meraup keuntungan dengan memotong hingga 90 persen upah para pekerjanya, tulis laporan tersebut.

Laporan itu menyebut Rusia dan Korea Utara secara terbuka menentang Resolusi Dewan Keamanan PBB 2397 yang dikeluarkan Desember 2017, yang mewajibkan seluruh negara anggota memulangkan pekerja Korea Utara dalam waktu dua tahun.

"Hidup di Korea Utara tidak mudah, tetapi orang-orang ini dikirim ke Rusia sebagai budak, tanpa kebebasan, dan hanya boleh menyimpan sebagian kecil dari upah mereka," tambahnya.

Laporan tersebut mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan negara lain untuk membongkar jaringan perdagangan manusia dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Laporan itu juga meminta PBB menyelidiki kompleks Yelabuga secara multilateral serta menuntut pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan bagi korban.

Sumber: DW News