Ditolak Mentah-mentah, Warga Pennsylvania Tolak Uang Rp154 Juta demi Menolak Pusat Data Raksasa

Warga Hazle Township di Pennsylvania, Amerika Serikat, membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Mereka secara bulat menolak tawaran uang tunai sebesar US$10.000 atau sekitar Rp154 juta per rumah tangga, asalkan mereka menyetujui pembangunan pusat data raksasa di wilayah tempat tinggal mereka.

Proyek yang ditolak itu bernama Project Hazelnut, yang dikembangkan oleh NorthPoint Development. Kompleks pusat data tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas lebih dari 1.300 hektare.

Demi memuluskan rencana tersebut, pengembang sudah menyiapkan paket komitmen yang tidak kecil. Selain uang tunai per rumah tangga, ada dana komunitas sebesar Rp231 miliar untuk pendidikan dan fasilitas umum, pembukaan lebih dari 2.000 lapangan kerja, serta janji mempertahankan hutan seluas 1.100 hektare.

Namun tawaran itu tidak menggoyahkan warga. Padahal, hampir 17 persen warga setempat hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi banyak warga, uang itu justru terasa seperti upaya membeli persetujuan.

Warga lainnya, Brian Malloy, menegaskan sikap serupa. "Kami tidak menjual lingkungan tempat tinggal kami," katanya.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Di kota kecil terdekat, Archbald, rencana enam kampus pusat data telah memicu kemarahan. Pusat data itu menempati hingga 14 persen wilayah kota, menguras pasokan listrik, menaikkan tarif energi, dan menimbulkan kebisingan siang malam. Dewan kota yang menyetujui rencana itu bahkan digulingkan warga lewat pemilihan.

Warga Hazle Township khawatir hal serupa menimpa mereka. Kebutuhan listrik raksasa dikhawatirkan menaikkan tarif seluruh warga, mesin pendingin yang beroperasi 24 jam menimbulkan kebisingan terus-menerus, dan pemakaian air pendingin berisiko mengganggu pasokan warga. Harga properti pun dikhawatirkan anjlok karena berdekatan dengan aktivitas industri.

Kekhawatiran itu semakin memuncak karena proses persetujuan proyek justru dipercepat. Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, memasukkan proyek ini ke dalam program jalur cepat sehingga izin bisa diselesaikan dalam waktu lebih singkat.

Penolakan warga kini menjadi risiko nyata bagi perusahaan teknologi besar. Menurut laporan Reuters, pada kuartal pertama 2026 saja, 75 proyek pusat data menghadapi penolakan warga yang terorganisasi. Total nilai investasi yang terancam mencapai US$130 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun.

Para investor mulai menyadari satu hal penting: membangun infrastruktur kecerdasan buatan bukan hanya soal listrik dan kabel, tetapi juga soal izin warga. Dan uang, ternyata, tidak selalu bisa membeli persetujuan.

Sumber: CNBC Indonesia