Gerakan Cockroach Dukung Aksi 1 November, Oposisi India Siapkan 'Pemakzulan Publik' Ketua Komisi Pemilihan

Langkah itu datang hanya beberapa hari setelah para pemimpin aliansi oposisi INDIA merampungkan rencana "pemakzulan publik" yang bersifat simbolis terhadap Kumar. Mereka menuding Kumar terlibat dalam penyimpangan pada revisi daftar pemilih yang kontroversial, yang disebut telah menghapus lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih di seluruh India.

Para pemimpin oposisi menyusun rencana tersebut dalam pertemuan pada Kamis di kediaman Presiden Kongres Nasional India (INC), Mallikarjun Kharge, saat Kharge sendiri berada di Bengaluru. Mereka berencana menggelar sidang parlemen tiruan di kediaman Kharge pada Jumat untuk menjalankan "pemakzulan publik" itu.

Acara simbolis tersebut akan diisi pidato para pemimpin oposisi, kesaksian korban revisi daftar pemilih, mosi yang disahkan Kharge, dan pidato penutup oleh pemimpin INC Rahul Gandhi. Rangkaian itu digelar menjelang aksi 1 November yang menuntut pencopotan Kumar.

Komisi Pemilihan India memulai Special Intensive Revision (SIR) pada 2025 untuk membersihkan daftar pemilih dari nama pemilih yang sudah meninggal dan nama ganda. Otoritas pemilu menyebut daftar itu mencakup orang yang meninggal, pindah, atau tercatat lebih dari satu kali. Namun para kritikus menilai jumlah penghapusan yang sangat besar kemungkinan turut mencakup banyak pemilih yang sah.

Partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP) membantah tudingan bahwa revisi itu menguntungkan mereka. BJP berargumen, revisi tersebut membantu menyingkirkan "penyusup" dari daftar pemilih. INC pada Selasa lalu mengklaim sempat ditolak izin menggelar "pemakzulan publik" di sejumlah tempat, dan menuding pemerintah berupaya membungkam suara rakyat setelah merusak sistem pemilu.

Secara hukum, Ketua Komisi Pemilihan hanya dapat dicopot oleh parlemen India melalui proses yang mirip pemakzulan hakim Mahkamah Agung. Ia juga dapat mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pengunduran diri tertulis kepada presiden India.

Dalam pernyataan yang dibagikan di X oleh pendirinya, Abhijeet Dipke, CJP menyebut Kumar telah kehilangan kepercayaan yang dibutuhkan untuk mengawasi pemilu yang bebas dan adil.

Pernyataan itu menambahkan, konstitusi memberi setiap warga dewasa hak untuk memilih, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada warga yang berhak memilih dicabut haknya. Dipke menulis dalam keterangannya bahwa CJP memperluas dukungan kepada aksi 1 November blok INDIA, dengan semboyan "bangsa di atas segalanya".

Perubahan sikap ini juga didorong oleh keterbatasan gerak CJP. Para pemimpinnya sempat ditahan dan ditangkap saat berunjuk rasa awal bulan ini, lalu diminta menandatangani ikatan perdamaian yang melarang mereka menyerukan aksi massal di pusat Delhi. Mendukung seruan aksi pihak lain menjadi celah yang mereka butuhkan.

Di luar pusaran politik, India timur masih bergulat dengan dampak Siklon Arnab yang menghantam Andhra Pradesh dan Odisha pada Rabu. Sedikitnya tiga orang tewas, sementara 79.000 hektare tanaman rusak dan puluhan rumah hancur.

Di Odisha, sekitar 300 desa di distrik Ganjam masih terisolasi akibat hujan lebat dan banjir bandang. Pemerintah negara bagian itu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pusat untuk mengevakuasi warga lewat udara, meski awan rendah dan hujan yang berlanjut dapat menunda operasi.

Sementara itu, kelompok bernama "RSS Friends" tercatat mendaftar di Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai agen asing dari organisasi nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Kelompok itu menyebut kegiatannya terutama bersifat informatif, edukatif, hubungan masyarakat, dan keterlibatan komunitas.

Sumber: DW News