Hasil Final Pemilu Israel: Netanyahu dan Rival Sama-Sama Gagal Raih Mayoritas, Partai Arab Jadi Penentu

Hasil akhir penghitungan suara pemilu parlemen Israel resmi diumumkan: tidak ada satu pun blok politik yang berhasil meraih mayoritas di Knesset. Blok yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu finis dengan 53 kursi, sementara blok anti-Netanyahu yang dipimpin Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi dari total 120 kursi parlemen.

Untuk membentuk pemerintahan yang aman, sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi. Dengan demikian, kedua kubu masih jauh dari ambang tersebut, dan Israel kini memasuki babak perundingan koalisi yang diperkirakan berlangsung alot selama berminggu-minggu.

Yang paling mencolok dari pemilu kali ini adalah capaian partai-partai Arab-Israel. Dua daftar Arab — Joint List dengan 11 kursi dan Ra'am dengan 8 kursi — total meraih 19 kursi, rekor tertinggi yang pernah mereka capai, melampaui capaian sebelumnya sebanyak 15 kursi.

Perolehan itu membuat partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan berikutnya, entah sebagai bagian koalisi maupun sebagai penyokong dari luar. Ketua Democrats, Yair Golan, bahkan sudah bertemu Eisenkot, mantan Perdana Menteri Yair Lapid, dan pemimpin Ra'am Mansur Abbas, serta menyerukan pembicaraan dengan partai-partai pimpinan Arab.

Namun, jalan itu tidak mudah. Sejumlah faksi sayap kanan di kubu Eisenkot selama ini menolak bekerja sama dengan partai Arab, dan Eisenkot sendiri pernah menolak gagasan tersebut. Netanyahu pun menegaskan menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab untuk meraih mayoritas.

Komisi Pemilihan Pusat Israel merilis perincian hasil akhir. Blok Netanyahu terdiri dari Likud 27 kursi, UTJ 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, dan RZP 6 kursi.

Sementara itu, blok Eisenkot terdiri dari Yashar 21 kursi, B'Yachad 12 kursi, Democrats 8 kursi, dan Yisrael Beytenu 7 kursi.

Pemilu kali ini juga mencatat partisipasi pemilih tertinggi dalam beberapa dekade, dengan lonjakan pemilih Arab-Israel yang dinilai sebagai wujud kepercayaan terhadap demokrasi. Hasil resmi final baru akan disahkan pada 4 November.

Di tengah penghitungan suara, kubu Likud sempat menuduh adanya campur tangan asing berskala besar yang dipimpin Qatar dan Turki. Tuduhan itu dibantah keras oleh kepolisian Israel, Komisi Pemilihan Pusat, dan pemerintah Qatar.

Kepolisian menyatakan tidak ada bukti, baik investigatif maupun informatif, yang mendukung klaim tersebut. Komisi Pemilihan Pusat menegaskan pemilu diselenggarakan secara sah dan integritasnya dijaga ketat di setiap tempat pemungutan suara.

Presiden Isaac Herzog, yang akan memimpin proses konsultasi pembentukan pemerintahan, mendesak semua pihak datang dengan pikiran terbuka demi menghindari pemilu ulang. Antara April 2019 dan November 2022 saja, Israel sudah menggelar lima kali pemilu karena kesulitan serupa membentuk dan mempertahankan koalisi.

Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, berharap pemerintahan Israel berikutnya mengubah arah secara besar-besaran dan menghormati hukum internasional.

Sumber: DW News