Terkini
PolitikBerita

Dua Pemimpin Gerakan Gen Z 'Partai Kecoak' India Bebas dari Penjara, Terus Tuntut Ketua Pemilu Mundur

W

Oleh Redaksi Intarta

Kamis, 22 Okt 2026 09:14 WIB

Dua Pemimpin Gerakan Gen Z 'Partai Kecoak' India Bebas dari Penjara, Terus Tuntut Ketua Pemilu Mundur
Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi Intarta)

Reading Comfort

Dua pemimpin gerakan anak muda generasi Z Cockroach Janta Party (CJP) dibebaskan dari penjara, sepekan setelah mereka ditahan karena menerobos masuk ke lokasi aksi unjuk rasa yang dilarang di New Delhi, India.

Saurav Das dan Ashutosh Ranka berjalan keluar dari penjara Tihar beberapa jam setelah seorang hakim memerintahkan pembebasan mereka. Keduanya ditahan polisi dan dijebloskan ke penjara setelah menerobos barikade dan memanjat gerbang yang terkunci di Jantar Mantar.

Tempat bersejarah itu baru-baru ini dicoret dari daftar lokasi aksi unjuk rasa yang diizinkan. Das dan Ranka, yang menyangkal melakukan kesalahan, mendesak Ketua Komisi Pemilihan India Gyanesh Kumar untuk mundur dari jabatannya.

"Hanya kebenaran yang menang. Hidup revolusi!" — Saurav Das, pemimpin CJP, usai bebas

Bermula dari Guyonan Internet

CJP bukanlah partai politik terdaftar, melainkan gerakan yang bermula dari guyonan internet pada Mei lalu, setelah hakim agung India membandingkan para pemuda penganggur dengan "kecoak". Gerakan ini awalnya memobilisasi ribuan anak muda untuk memprotes kebocoran soal ujian.

Pada Juli, CJP menjelma menjadi kekuatan besar. Aksi pawai menuju parlemen bulan itu berakhir ricuh dengan polisi, menarik perhatian luas sekaligus menekan pemerintah. Kerusuhan itu berujung pada pengunduran diri menteri pendidikan India.

Fokus pada Sistem Pemilu India

CJP kini mengalihkan fokus ke sistem pemilu India. Bersama partai-partai oposisi, mahasiswa, dan para kritikus pemerintah, mereka menuduh Gyanesh Kumar merevisi daftar pemilih — latihan yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR) — untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Baik BJP maupun Komisi Pemilihan membantah tuduhan tersebut. Program SIR dilaporkan telah menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih sejak tahun lalu. Para kritikus memperingatkan proses itu berpotensi mengecualikan pemilih yang sah, sementara Komisi Pemilihan menyebut program itu dimaksudkan untuk menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, sudah meninggal, dan ganda.

Sumber: BBC News

Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Topik

Komentar

Memuat…

Memuat komentar…

Berita Terkait

Berita Terkini

Lihat Semua