Politisi Oposisi Tunisia Dihukum 4 Tahun Penjara karena Unggahan Media Sosial

Pengacara Hamdi, Akram Moussa, mengungkapkan vonis tersebut pada Rabu. Hamdi yang memegang kewarganegaraan ganda Tunisia dan Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai pengkritik lantang pemerintahan Presiden Kais Saied, termasuk menyerukan pembentukan pemerintahan transisi dan pemilihan presiden yang dipercepat.

Para pengamat menilai kasus Hamdi sebagai rangkaian terbaru dari penindakan terhadap lawan-lawan politik Saied. Pada pemilu presiden Tunisia tahun 2024, Hamdi sempat mendaftarkan diri sebagai calon presiden, namun pencalonannya ditolak karena tidak memenuhi batas usia minimal 40 tahun.

Hamdi, ketua Partai Republik Ketiga, ditahan di bandara utama Tunisia pada Februari lalu sepulangnya dari luar negeri. Sebelumnya ia tinggal di Amerika Serikat dan menjalankan perusahaan konsultan, setelah sempat menjabat direktur utama maskapai nasional Tunisair.

Menurut pengacaranya, vonis empat tahun itu terdiri atas dua putusan dua tahun dari dua perkara tambahan, ditambah denda 80.000 dinar atau sekitar 26.000 dolar AS. Sebelumnya, pada Maret lalu, Hamdi juga sudah divonis dua tahun penjara dalam perkara terpisah. Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional mengecam keras putusan-putusan tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan Washington "memantau ketat situasi ini" dan menegaskan bahwa keselamatan warga negara Amerika adalah prioritas tertinggi pemerintahan Donald Trump.

Kelompok-kelompok hak asasi menuduh Saied memangkas kebebasan sipil sejak perebutan kekuasaan tahun 2021. Ribuan warga Tunisia turun ke jalan dalam aksi protes terbesar terhadap Saied dalam beberapa tahun terakhir, menuduhnya merusak demokrasi dan gagal mengelola ekonomi. Sejumlah tokoh oposisi, aktivis, dan jurnalis telah dipenjara selama masa pemerintahannya.

Saied membantah tudingan memburu lawan politik. Ia menegaskan hukum berlaku bagi siapa pun tanpa pandang kedudukan.

Sumber: Al Jazeera