Registrasi Perlinsos Digital Dipercepat agar Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA - INTARTA.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Integrasi identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik menjadi fondasi agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Permintaan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi percepatan registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos merupakan langkah awal dari agenda besar pemerintah membangun sistem pemerintahan digital atau Government Technology (GovTech). Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif.

Dalam skema ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. NIK menjadi pengenal tunggal untuk memastikan identitas seseorang ketika mengakses layanan pemerintah, sementara verifikasi biometrik memastikan identitas yang digunakan benar-benar merujuk kepada orang yang bersangkutan.

Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan berbagai sumber data, termasuk kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset. Hasil pencocokan menjadi salah satu instrumen untuk menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, nontunai, atau keduanya.

Registrasi yang dipercepat memberi dampak langsung pada keluarga penerima manfaat di daerah. Warga yang selama ini luput dari pendataan karena identitasnya belum terverifikasi berpeluang masuk ke dalam sistem, sementara warga yang sudah tidak memenuhi kriteria bisa dikeluarkan dari daftar penerima secara lebih akurat.

Verifikasi identitas melalui data Dukcapil menjadi bagian penting dari proses tersebut, tanpa mengesampingkan kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan yang berlaku. Pemerintah daerah kini dituntut bergerak cepat: semakin lengkap registrasi di tingkat daerah, semakin akurat pula penyaluran bantuan yang menjadi hak warga.