DHS Jadi Korban Peretasan, Data 40.000 Pegawai Bocor ke Publik

AMERIKA SERIKAT - INTARTA.com - Lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau Department of Homeland Security (DHS) menjadi korban kebocoran data setelah sistem lembaga itu dibobol peretas. Informasi pribadi dan data sensitif para pegawai dilaporkan tersebar dan dapat diakses publik.

Laporan yang dipublikasikan situs transparansi Distributed Denial of Secrets mengungkap data yang bocor mencakup identitas pribadi, nomor telepon, alamat email, hingga informasi jabatan para pegawai DHS. Kebocoran ini dinilai sangat serius karena turut menyangkut personel yang bertugas di unit-unit strategis.

Data Agen Rahasia Ikut Tersebar

Di antara pegawai yang terdampak terdapat personel yang menjalankan tugas penyamaran, operasi khusus, forensik komputer, hingga intelijen manusia. Penyebaran identitas mereka tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan petugas yang masih aktif menjalankan operasi di lapangan.

Sejumlah lembaga penting di bawah naungan DHS turut terdampak dalam insiden ini, antara lain Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), lembaga yang justru bertugas menjaga keamanan siber pemerintah Amerika Serikat.

Pihak DHS telah mengonfirmasi adanya potensi kebocoran data tersebut. Dalam pernyataan resminya, manajemen DHS menyebut tengah melakukan penanganan untuk mengatasi insiden itu secepat dan seefektif mungkin.

"Kami mengetahui adanya potensi kebocoran data dan secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi ini dengan cepat dan efektif," demikian pernyataan DHS yang dikutip dari Reuters.

Serangan Ketiga dalam Sebulan

Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab atas pembobolan tersebut menamakan diri Department of Peace. Kelompok ini disebut memiliki latar belakang aksi peretasan bermotif politik atau dikenal sebagai hacktivist.

Insiden ini menambah daftar serangan siber besar yang menimpa institusi pemerintah Amerika Serikat dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Sebelumnya, pada September, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim berhasil membobol data sensitif milik Federal Bureau of Investigation (FBI), termasuk rekam medis ribuan pegawainya.

Tidak lama berselang, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon juga menghadapi gugatan class action menyusul kebocoran data yang melibatkan jutaan personel militer aktif dan veteran.

Dalam kasus terbaru, kelompok Department of Peace diduga memperoleh puluhan ribu data pegawai DHS dengan menargetkan sistem layanan single sign-on milik perusahaan keamanan siber Okta yang digunakan oleh departemen tersebut. Namun, Okta membantah tuduhan keterlibatan sistem internalnya dalam insiden tersebut dan menegaskan sistem internal mereka tetap dalam kondisi aman.

Struktur Organisasi Rahasia Ikut Terungkap

Kebocoran ini tidak hanya membuka informasi identitas pegawai. Struktur organisasi internal DHS, termasuk sejumlah detail program dan operasi rahasia yang sebelumnya tidak diketahui publik, juga dilaporkan ikut tersebar.

Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama seorang peretas yang dikenal dengan nama maia arson crimew, bahkan telah menyediakan perangkat pencarian terbuka yang memungkinkan publik dan jurnalis menelusuri data internal DHS yang bocor.

Kelompok Department of Peace turut menyampaikan pernyataan tertulis terkait aksi mereka. "Masing-masing dari mereka (DHS) memiliki data kami, jadi sudah sepantasnya kami memiliki data mereka," demikian pernyataan kelompok tersebut.

Sementara itu, keaslian data yang beredar telah diperiksa melalui investigasi Reuters. Media tersebut mencocokkan sampel identitas enam pegawai DHS dengan informasi dari biro kredit serta intelijen dark web milik District 4 Labs. Hasil pencocokan tersebut mengonfirmasi keabsahan data yang bocor.

Kasus ini kembali memperlihatkan besarnya risiko keamanan siber, terutama ketika informasi pribadi pegawai yang bekerja di lembaga strategis dapat diakses dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lembaga pemerintah di Indonesia yang menyimpan data pegawai dalam jumlah besar menghadapi risiko yang sama, sehingga pengamanan sistem login terpusat, pemantauan akses yang tidak wajar, dan respons cepat saat kebocoran terdeteksi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.