Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu Berbeda dari Penuh Waktu, Ini Rinciannya

INTARTA.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini memiliki dua skema status kepegawaian, yakni paruh waktu dan penuh waktu. Keduanya sama-sama berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), tetapi cara pengupahan dan pemberian tunjangannya tidak sama.

Perbedaan paling mendasar terletak pada mekanisme penetapan penghasilan. PPPK penuh waktu memiliki struktur gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, sedangkan upah PPPK paruh waktu mengacu pada penghasilan yang diterima saat masih menjadi pegawai non-ASN atau upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Gaji pokok PPPK penuh waktu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, gaji pokoknya berkisar antara Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000 per bulan, bergantung pada golongan dan masa kerja.

Ketentuan PPPK paruh waktu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Karena acuannya adalah penghasilan sebelumnya atau upah minimum wilayah, tidak ada satu angka gaji nasional yang berlaku seragam bagi seluruh PPPK paruh waktu.

Sebagai gambaran, besaran upah minimum provinsi tahun 2026 di 38 provinsi menjadi salah satu acuan pengupahan PPPK paruh waktu. Nilainya berbeda-beda di setiap daerah, sehingga penghasilan yang diterima pegawai paruh waktu pun bisa berbeda antardaerah maupun antarinstansi.

Perbedaan juga terlihat dari komponen tunjangan. PPPK penuh waktu berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai pemerintah, termasuk tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional sesuai persyaratan.

Sebagai contoh, tunjangan suami atau istri ditetapkan sebesar 10% dari gaji pokok. Sementara itu, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batas maksimal dua anak yang memenuhi persyaratan. Besaran tunjangan keluarga pun mengikuti gaji pokok masing-masing pegawai: semakin tinggi gaji pokok, semakin besar pula nominal tunjangan yang diterima.

Di sisi lain, aturan PPPK paruh waktu belum merinci komponen tunjangan beserta nominalnya secara nasional seperti skema gaji PPPK penuh waktu. KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 menyebutkan bahwa PPPK paruh waktu memperoleh upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan persentase atau besaran tunjangan keluarga secara khusus.

Calon pegawai yang sedang menimbang skema PPPK paruh waktu perlu memahami konsekuensi ini sejak awal. Penghasilan mereka sangat bergantung pada kebijakan upah dan fasilitas di daerah serta instansi tempat mereka bertugas, sehingga nominal yang diterima bisa jauh berbeda dengan rekan mereka yang berstatus penuh waktu di golongan yang sama. Kepastian soal tunjangan pun masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan instansi masing-masing.