ICC Hentikan Penyelidikan Dugaan Kejahatan Perang, Fokus ke Taliban

DEN HAAG - INTARTA.com - Majelis hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan menghentikan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dan mengalihkan fokus penyelidikan ke tindakan Taliban sejak 2021. Keputusan itu tertuang dalam dokumen pengadilan yang dirilis pada Jumat, 14 November 2026.

Putusan yang sebenarnya sudah dikeluarkan pada Kamis itu menyebut adanya keterbatasan signifikan yang dihadapi jaksa penuntut dalam menjalankan penyelidikan dan mengamankan bukti.

Keputusan ini menutup penyelidikan terhadap dugaan kejahatan pasukan AS yang sudah tidak aktif sejak 2021, sekaligus mengakhiri penyelidikan terhadap kelompok afiliasi ISIL di Provinsi Khorasan (ISKP).

Jaksa Penuntut Ajukan Banding

Kantor jaksa penuntut menyampaikan kepada kantor berita Associated Press dan Reuters bahwa pihaknya sudah mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Keputusan ini muncul setelah hubungan antara Amerika Serikat dan ICC yang berkedudukan di Den Haag memanas, terutama setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada 13 staf ICC, baik yang masih aktif maupun mantan staf, terkait penyelidikan atas dugaan kejahatan personel AS serta surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel.

AS Ancam Bongkar ICC

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan, "Presiden Trump tidak akan pernah membiarkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili warga Amerika." Dalam pernyataan Oktober lalu, Rubio juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan terus berkampanye untuk membongkar ICC "bata demi bata, sampai warga Amerika tidak lagi terancam."

Belum jelas apakah keputusan pengadilan menghentikan penyelidikan itu akan mengubah sikap Washington terhadap ICC. Terlepas dari itu, Amerika Serikat bukan anggota pengadilan tersebut dan tidak mengakui yurisdiksinya. Statuta pendirian ICC menyatakan pengadilan itu dapat mengadili siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan kekejaman di wilayah negara anggota ICC.

ICC telah menerbitkan empat surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Taliban tahun lalu. Penyelidikan di Afghanistan sendiri dimulai pada 2020 dan mencakup dugaan pelanggaran yang dilakukan pasukan pemerintah Afghanistan, Taliban, pasukan Amerika, dan agen intelijen asing AS sejak 2002.

Pada 2021, jaksa penuntut penyelidikan itu, Karim Khan, mengumumkan akan mengurangi prioritas penyelidikan terhadap pasukan Amerika dengan alasan sulitnya memperoleh bukti. Khan dicopot dari pengadilan awal tahun ini atas tuduhan pelanggaran seksual.

Batas Kewenangan Pengadilan Internasional

Keputusan ini mempersempit jalan hukum bagi para korban konflik di Afghanistan yang berharap pada pengadilan internasional. Tanpa akses bukti dan kerja sama negara-negara terkait, penyelidikan semacam ini sulit berjalan, sebuah gambaran tentang batas kewenangan lembaga peradilan internasional ketika berhadapan dengan negara besar yang menolak tunduk pada yurisdiksinya.

Sumber: Al Jazeera