Arnon Nampa Dijatuhi Tambahan Hukuman, Total Vonis Tembus 34 Tahun Penjara

BANGKOK - INTARTA.com - Aktivis prodemokrasi Thailand Arnon Nampa kembali menerima tambahan hukuman penjara setelah pengadilan menyatakan dirinya bersalah dalam perkara penghinaan terhadap monarki. Vonis terbaru berdurasi dua tahun delapan bulan, sehingga total masa hukuman yang harus dijalaninya kini melampaui 34 tahun.

Putusan itu dijatuhkan atas keterlibatan Arnon bersama empat terdakwa lain dalam aksi demonstrasi di Bangkok pada 25 November 2020. Menurut organisasi Thai Lawyers for Human Rights, kelima terdakwa semula dijatuhi hukuman masing-masing empat tahun penjara, namun hukuman itu dipangkas menjadi dua tahun delapan bulan karena kesaksian mereka dinilai membantu jalannya persidangan.

Perkara terbaru ini baru satu dari 14 perkara penghinaan monarki yang menjerat Arnon, sementara dua perkara lainnya masih menunggu putusan pengadilan. Sebelum vonis terbaru dijatuhkan, total hukuman yang sudah diterimanya mencapai 31 tahun sembilan bulan.

Kostum Harry Potter yang Menjadi Simbol Perlawanan

Nama Arnon mulai dikenal luas ketika gelombang demonstrasi anak muda mengguncang Thailand pada 2020. Dalam sebuah aksi di Bangkok pada Agustus tahun itu, pengacara hak asasi manusia berusia 42 tahun tersebut tampil mengenakan kostum Harry Potter sambil menyerukan agar institusi monarki yang berpengaruh besar dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban.

Kostum itu kemudian menjelma menjadi simbol kritik terhadap kekuasaan yang dianggap sulit dipersoalkan. Para demonstran juga memakai berbagai referensi dari kisah penyihir tersebut, termasuk tokoh antagonis Lord Voldemort, sebagai sindiran terhadap kekuasaan yang dinilai tabu untuk dikritik.

Dalam aksi lain pada November 2020, Arnon turut menuntut keterbukaan soal pengalihan saham Siam Commercial Bank dari Crown Property Bureau, lembaga pengelola aset keluarga kerajaan. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tercatat sebagai pemegang saham terbesar perusahaan induk bank itu, SCBx, dengan kepemilikan 23,6 persen.

Undang-Undang yang Terus Dipersoalkan

Pengacara Arnon, Krisadang Nutcharut, menilai aturan penghinaan monarki telah berubah fungsi menjadi alat untuk menekan kelompok oposisi.

"Kini jelas bahwa undang-undang tersebut telah menjadi alat politik yang digunakan untuk melawan pihak-pihak oposisi," ujarnya.

Arnon sendiri mengaku tidak terkejut mendengar putusan terbarunya. Ia berharap Thailand dapat menjadi negara yang lebih terbuka, sehingga berbagai persoalan yang selama ini sensitif bisa dibicarakan secara bebas.

Aturan yang menjeratnya adalah Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand, yang mengancam hukuman tiga hingga 15 tahun penjara bagi siapa pun yang dinilai mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, maupun wali raja.

Sejak gelombang demonstrasi 2020, ratusan orang telah diproses dengan aturan tersebut, termasuk sejumlah anak di bawah umur. Ketentuan itu terus menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai penerapannya berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

Kasus Arnon juga mengundang perbandingan dengan situasi di Indonesia, di mana kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik merupakan bagian dari ruang demokrasi yang dijamin konstitusi, meski perdebatan soal batas-batasnya — termasuk melalui Undang-Undang ITE — tak pernah berhenti. Di Thailand, kritik terhadap monarki justru bisa berujung pada puluhan tahun penjara, dan pengalaman Arnon menunjukkan bagaimana satu pasal dapat dipakai berulang kali dalam belasan perkara terpisah terhadap orang yang sama.