Tudingan Ijazah Palsu Disebut Justru Untungkan Jokowi

JAKARTA - INTARTA.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo justru berpotensi menguntungkan secara politik, karena respons publik cenderung bersimpati kepadanya.

Kasus tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi terus bergulir di persidangan. Pada Kamis (5/11/2026), Jokowi hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi dalam dua perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan tersebut, dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, juga tengah menghadapi perkara terkait dokumen ijazahnya. Polemik itu kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Putusan tersebut sekaligus memperkuat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada perkara sengketa pilpres Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di mana majelis hakim konstitusi menegaskan dokumen Certificate of Attendance milik Gibran hanyalah bukti kehadiran kelas dan bukan bukti tanda kelulusan sekolah menengah atas yang sah.

Yunarto menjelaskan kedua kasus ijazah itu memiliki kekuatan posisi yang berbeda bagi Jokowi. Menurutnya, kasus ijazah Jokowi cenderung memberikan posisi yang lebih kuat dan sentimen positif dari publik, sedangkan kasus ijazah Gibran dianggap memiliki posisi yang lebih lemah.

"Saya melihat dari awal memang kalau dianggap kasus yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menunjukkan portion (bagian) yang lebih kuat itu kasus ijazah Pak Jokowi, lebih lemah itu di posisi ijazah Mas Gibran. Dari awal saya selalu mengatakan itu," ujarnya dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (8/11/2026).

Pengamat politik itu juga menyoroti perilaku pihak-pihak seperti Roy Suryo cs yang menurutnya justru kontraproduktif bagi pihak mereka sendiri. Spekulasi yang berkembang, kata Yunarto, bahkan menyebut Jokowi bisa jadi menikmati proses tuduhan itu karena dampaknya lebih positif baginya.

"Makanya banyak yang kemudian bahkan berspekulasi Pak Jokowi jangan-jangan bahkan menikmati proses tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi, karena memangnya lebih positif kepada Pak Jokowi ditambah belum perilaku dari Roy Suryo cs itu yang cenderung menurut saya itu kontraproduktif ya buat dirinya sendiri gitu," tambahnya.

Yunarto menegaskan pentingnya masyarakat memisahkan kedua perkara tersebut karena duduk persoalannya berbeda. Tudingan terhadap Jokowi berproses di pengadilan sebagai perkara pencemaran nama baik, sementara persoalan dokumen Gibran menyangkut keabsahan penyetaraan pendidikan yang sudah diputus lembaga peradilan.

Perbedaan itu, menurut Yunarto, menentukan arah sentimen publik. Simpati yang mengalir ke Jokowi bisa menjadi modal politik, sedangkan posisi Gibran yang lebih lemah justru menuntut kehati-hatian dari kubu pemerintah agar polemik dokumen pendidikan tidak terus membayangi jalannya pemerintahan.