Pengadilan Larang Raksasa Medsos Pakai Konten Pers untuk Latih AI, Denda Miliaran per Hari

SAO PAULO - INTARTA.com - Pengadilan negara bagian Sao Paulo memerintahkan Meta, perusahaan pemilik Facebook, Instagram, Threads, dan WhatsApp, untuk menghentikan pengumpulan konten dari sejumlah media guna melatih model kecerdasan buatan (AI) miliknya.

Putusan sela yang dikeluarkan pada 3 November itu diperoleh kantor berita AFP setelah tiga asosiasi pers nasional mengajukan gugatan perdata terhadap Meta. Dalam gugatan tersebut, para penggugat menuduh raksasa media sosial itu menuntut akses gratis terhadap konten media sebagai syarat agar media-media tersebut dapat terus menggunakan platform miliknya.

Hakim menetapkan denda sebesar 1 juta real Brasil, atau lebih dari Rp3 miliar per hari, apabila Meta tidak mematuhi perintah pengadilan tersebut.

Sengketa ini bermula dari ketentuan layanan baru bagi pengguna bisnis yang disiapkan Meta dan dijadwalkan mulai berlaku pada 20 November. Dalam ketentuan itu, Meta memasukkan persyaratan yang memberi perusahaan akses terhadap konten media.

Bagi asosiasi pers, persyaratan tersebut menempatkan media pada posisi yang tidak adil: menolak berarti kehilangan akses ke platform yang menjadi jalur distribusi utama berita, menerima berarti menyerahkan karya jurnalistik tanpa imbalan untuk melatih mesin.

Putusan pengadilan Brasil ini menambah daftar panjang pertarungan hukum antara perusahaan teknologi dan industri media di berbagai negara soal penggunaan konten berhak cipta untuk melatih AI. Selama ini perusahaan teknologi berargumen bahwa pelatihan model termasuk penggunaan wajar, sementara penerbit menilai karya mereka dipakai sebagai bahan baku komersial tanpa izin dan tanpa bayaran.

Bagi pembaca di Indonesia, perkara ini relevan karena pola yang sama sedang terbentuk di dalam negeri: media lokal bergantung pada platform global untuk menjangkau pembaca, sementara platform yang sama memakai konten mereka untuk mengembangkan layanan AI. Putusan di Brasil menunjukkan bahwa pengadilan dapat menjadi jalur bagi media untuk menegosiasikan posisi yang lebih setara, dan hasilnya bisa menjadi rujukan dalam perdebatan serupa di negara lain, termasuk Indonesia, soal perlindungan karya jurnalistik di era kecerdasan buatan.