Tiga Wamen Luncurkan Program Pesantren Bebas TB di Sumut

KANALMEDAN – Pemerintah resmi meluncurkan Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) secara nasional. Peluncuran yang dipusatkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11/2026), dihadiri tiga wakil menteri sekaligus.

Ketiganya yakni Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Program ini menjadi wujud komitmen bersama pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan TB sekaligus menciptakan lingkungan pesantren yang sehat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, para kepala bidang, kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Peluncuran ini juga diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan, kesehatan santri merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana warga negara lainnya. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan TB di lingkungan pesantren membutuhkan perhatian serta keterlibatan semua pihak.

Menurutnya, lebih dari 40 ribu pesantren dengan jutaan santri yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian serius dalam aspek kesehatan. Para santri berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pemeriksaan dan penanganan penyakit secara layak.

“Ada empat puluh ribu lebih pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia. Santri juga memiliki hak yang sama dalam kesehatan. Ini sejalan dengan cita-cita mulia Presiden Prabowo melalui Asta Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Program Pesantren Bebas TB akan diintegrasikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi santri. Integrasi ini diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan sekaligus mempercepat deteksi dini TB di lingkungan pesantren.

Romo Muhammad Syafi’i juga menekankan pentingnya kerja bersama antarkementerian agar program tersebut berjalan efektif.

“Kita ini satu tim. Tidak ada keberhasilan individual, yang ada adalah keberhasilan bersama. Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri-sendiri. Tidak boleh ada kementerian yang bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Ia mengungkapkan kesiapan Kementerian Kesehatan untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Pesantren Bebas TB.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan kesiapan Kemendagri untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Ia sekaligus mengajak pemerintah daerah berperan aktif menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan optimal di masing-masing wilayah. Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pencegahan serta penanggulangan TB di pesantren diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Pesantren merupakan lingkungan pendidikan sekaligus tempat tinggal bagi banyak santri. Karena itu, edukasi kesehatan, deteksi dini, pemeriksaan berkala, dan penanganan yang tepat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat,” ujar Akhmad Wiyagus.

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan, kesehatan masih menjadi tantangan kompleks di lingkungan pesantren. Dari sekitar 40 ribu pesantren di Indonesia, belum banyak yang memiliki klinik atau poliklinik dengan dukungan tenaga medis profesional.

“Karena itu, kolaborasi lintas kementerian bertujuan untuk memperkuat fasilitas kesehatan, mengadakan penyuluhan rutin dengan melibatkan puskesmas, serta memastikan santri memperoleh pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya. (Sormin)