Puan Maharani Buka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027

JAKARTA - INTARTA.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar pada Selasa, 10 November 2026. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan 403 anggota hadir dan 11 orang izin, sehingga total 414 anggota tercatat.

Dalam pidato pembukaannya, Puan mengingatkan bahwa 10 November merupakan peringatan 81 tahun Hari Pahlawan. Ia menyebut kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah, melainkan harus hidup sebagai tanggung jawab kebangsaan, dan kemerdekaan harus benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Integritas Demokrasi dan Kasus Penyadapan Presiden

Puan menegaskan DPR RI berkomitmen menjaga integritas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ia juga mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.

DPR mendukung pengusutan kasus tersebut secara transparan dan profesional. Menurut Puan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen, serta tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.

Sejumlah RUU dan Ketahanan Fiskal APBN 2026

Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah akan membahas sejumlah rancangan undang-undang inisiatif DPR, antara lain RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan, RUU tentang hak cipta, RUU tentang perkoperasian, dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Pimpinan DPR juga telah menerima surat Presiden R58 tanggal 27 Oktober mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU perampasan aset.

DPR juga memberi perhatian pada ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan pasar modal.

Belasan Isu Pengawasan Jadi Perhatian

Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini diarahkan pada berbagai isu strategis, antara lain penanganan kasus penyadapan Presiden, penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, serta perbaikan tata kelola bantuan sosial.

Isu lainnya meliputi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, kesiapan data program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerataan revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 berlangsung sejak 10 November hingga 17 Desember 2026. Puan menutup pidatonya dengan mengajak seluruh anggota dewan menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah demi kesejahteraan rakyat.