DEFA ASEAN Perluas Pasar Digital bagi UMKM
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA - INTARTA.com - Pemerintah membidik pasar digital kawasan Asia Tenggara sebagai jalan baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas jangkauan usahanya. Kesepakatan ekonomi digital ASEAN, yang dikenal sebagai ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), telah ditandatangani seluruh negara anggota dan diharapkan membuka pintu bagi pelaku usaha di Tanah Air untuk menjangkau konsumen di kawasan berpenduduk sekitar 693 juta jiwa.
"ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 446 miliar dolar AS pada 2035. Implementasi DEFA diharapkan membantu mewujudkan potensi itu lewat pasar digital yang lebih luas dan transaksi lintas negara yang lebih lancar.
Dokumen Digital dan Bea Cukai Lebih Sederhana
Salah satu manfaat utama DEFA adalah efisiensi perdagangan lintas negara. Dokumen perdagangan didigitalisasi, prosedur kepabeanan disederhanakan, dan konektivitas ASEAN Single Window diperkuat. Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, diharapkan menekan biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Prosedur yang lebih sederhana itu membuka peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok regional serta memasarkan produknya ke konsumen di negara-negara ASEAN. Penjual makanan olahan, perajin, dan produsen fesyen skala kecil yang selama ini hanya mengandalkan pasar lokal kini punya jalur yang lebih pendek menuju pembeli di Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara anggota lainnya.
QRIS Lintas Negara dan Talenta Digital
DEFA juga membuka peluang penguatan konektivitas pembayaran digital antarnegara, termasuk perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN.
"Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat partisipasi UMKM dalam ekonomi digital kawasan," ujar Airlangga.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sumber daya manusia digital melalui peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN. Penguatan kapasitas teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, pusat data, dan komputasi awan, menjadi bagian dari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri digital nasional.
Di sisi lain, implementasi DEFA diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen melalui penguatan standar pelindungan data serta kerja sama pencegahan penipuan daring.
Ratifikasi dan Regulasi Jadi Prioritas
Pasca-penandatanganan kesepakatan, pemerintah akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Langkah tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional agar berbagai komitmen dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif," kata Airlangga.
Kecepatan ratifikasi dan kesiapan regulasi akan menentukan seberapa cepat pelaku usaha merasakan manfaatnya. Pelaku UMKM yang sudah berjualan daring dan terbiasa memakai QRIS berada di posisi paling siap, sementara pelaku usaha yang baru merambah digital perlu didorong lewat pelatihan dan pendampingan agar tidak tertinggal ketika pasar kawasan benar-benar terbuka.
Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Topik
intarta
Berita & Media
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…


