Punya Mobil dan Tanah Luas Bisa Dicoret dari Daftar Penerima Bansos

JAKARTA - INTARTA.com - Pemerintah menargetkan bisa memulai pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada 10 November 2026. Program ini dirancang supaya penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati pihak yang sebenarnya mampu.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, dalam sistem baru itu pemerintah akan membagi masyarakat ke dalam kategori penerima: layak menerima bantuan tunai, layak menerima bantuan nontunai, layak menerima keduanya, atau tidak layak sama sekali.

Kategori kelayakan itu memanfaatkan basis data hasil registrasi mandiri masyarakat ke sistem Digitalisasi Bansos. Tito telah meminta pemerintah daerah mempercepat proses registrasi tersebut.

Digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital (e-government/GovTech). Dalam sistem itu, data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi basis integrasi berbagai layanan publik, didukung sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik.

Paralel dengan itu, pemerintah menyiapkan sistem yang menghubungkan semua layanan publik, mulai dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, hingga ATR/BPN untuk sertifikat tanah, sehingga cukup dengan satu single sign-on dan satu nomor unik yang dipegang masing-masing warga negara.

Integrasi data itu memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan data kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menentukan kelayakan penerima bansos. Sistem ini dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta, dengan agen aktif sebanyak lebih dari 502 ribu agen.

Mendagri menekankan pentingnya peran agen Perlinsos untuk membantu percepatan registrasi, mengingat tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

Tito menambahkan, percepatan registrasi juga bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran. Upaya ini turut mendukung pencapaian target pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting.

Ia mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi di atas 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen). Ia mendorong daerah lain membentuk tim atau satuan tugas percepatan Perlinsos yang melibatkan dinas sosial dan dinas dukcapil, dengan sekretaris daerah sebagai pengawas serta kepala daerah sebagai penanggung jawab.

Registrasi yang tuntas menjadi kunci agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar disarankan segera melakukan registrasi mandiri atau mendatangi agen Perlinsos terdekat di daerahnya, sebelum sistem digital ini berjalan penuh.