Kemenkeu Kejar Target Pajak 2026, Pengamat Minta Jangan Tekan Wajib Pajak
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA - INTARTA.com - Ajakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar masyarakat mendukung pencapaian target penerimaan pajak dinilai mencerminkan tekanan besar yang dihadapi pemerintah menjelang akhir tahun. Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi menilai, waktu pengumpulan yang tinggal dua bulan membuat pemerintah masih punya pekerjaan besar untuk mencapai perkiraan penerimaan akhir tahun.
Menurut Syarifudin, angka Rp 514 triliun yang menjadi sorotan berbeda dengan kekurangan penerimaan bila dibandingkan dengan target penuh dalam APBN. Karena itu, ia menekankan bahwa persoalannya bukan kejatuhan penerimaan pajak, melainkan tekanan untuk mengejar target dalam waktu yang semakin sempit.
"Permintaan Menteri Keuangan mencerminkan tekanan pencapaian penerimaan akhir tahun, bukan kejatuhan pajak. Tantangannya besar karena waktu pengumpulan tinggal dua bulan," kata Syarifudin kepada Kompas.com pada Minggu (15/11/2026).
Pemeriksaan Terukur, Bukan Tekanan Merata
Syarifudin mengingatkan, upaya mengejar penerimaan pajak perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan. Setiap perusahaan memiliki jadwal pembayaran dan siklus keuntungan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang sama rata kepada seluruh wajib pajak dinilai tidak tepat.
Pemerintah, kata dia, perlu melakukan pemeriksaan kepatuhan secara terukur. Dari sisi pengawasan, prioritas sebaiknya diarahkan pada praktik penghindaran pajak dan pelaporan yang memiliki risiko tinggi, bukan pada peningkatan tekanan kepada wajib pajak yang sudah patuh.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum otomatis menciptakan ruang fiskal yang longgar. Pemerintah perlu memastikan upaya memperluas penerimaan tidak mengganggu aktivitas ekonomi produktif, karena penerimaan yang dipaksakan justru bisa melemahkan mesin pertumbuhan.
Dukungan Masyarakat Lewat Kepatuhan yang Sah
Lebih lanjut, Syarifudin menilai dukungan masyarakat terhadap penerimaan pajak seharusnya diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan yang sah, bukan dengan mengambil alih tugas pemungutan pajak oleh pemerintah. Wajib pajak perlu menyampaikan laporan secara benar dan membayar kewajiban tepat waktu.
Pelaku usaha diharapkan menerbitkan bukti transaksi dan menghindari manipulasi pembukuan. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran perpajakan melalui saluran resmi dengan bukti yang memadai, namun partisipasi itu tetap harus menghormati privasi dan asas praduga tak bersalah.
Dengan dua bulan tersisa, pemerintah dituntut menyeimbangkan target penerimaan dengan kesehatan dunia usaha. Tekanan yang berlebihan berisiko mengganggu arus kas perusahaan, sementara pengawasan yang tepat sasaran bisa menambah penerimaan tanpa membebani pelaku ekonomi yang taat aturan.
Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Topik
intarta
Berita & Media
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…


