Roy Suryo Tetap Minta Uji Ulang Ijazah Jokowi Meski Sudah Ditunjukkan di Sidang

JAKARTA TIMUR - INTARTA.com - Joko Widodo telah memperlihatkan ijazahnya di hadapan majelis hakim, namun polemik keaslian ijazah itu belum berakhir. Roy Suryo tetap meragukan keaslian dokumen tersebut dan meminta agar ijazah itu diuji ulang secara forensik oleh lembaga independen.

Joko Widodo, presiden ketujuh Republik Indonesia, hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November lalu. Ia tiba sekitar pukul 09.30 dengan didampingi dua anaknya, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu. Kedatangannya mendapat pengamanan ketat dari 6.770 personel gabungan TNI dan Polri yang disiagakan di sekitar pengadilan.

Dalam persidangan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.30 itu, Jokowi tidak hanya memberikan kesaksian. Ia juga membawa dan menunjukkan ijazahnya, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ia menyatakan menyerahkan seluruh penilaian kepada majelis hakim dan hanya meminta keadilan agar nama baiknya dipulihkan.

Roy Suryo Pertanyakan Keaslian Ijazah

Roy Suryo mengaku justru semakin tidak percaya setelah ijazah itu diperlihatkan. Ia menuding dokumen tersebut telah dimodifikasi berkali-kali agar tampak seperti aslinya.

"Jadi ijazah itu sebenarnya sudah dimodifikasi berkali-kali sehingga seolah-olah tampak seperti asli."

Menurut Roy Suryo, foto pada ijazah yang ditunjukkan pada 15 Desember tahun lalu terlihat sangat tajam, sementara foto yang ditunjukkan di persidangan sudah diganti dengan foto yang tampak lebih kusam. Tanda air yang semula terlihat tajam pun disebutnya kini sudah ditipiskan. Ia juga menilai kondisi fisik ijazah itu tidak mencerminkan dokumen berusia 41 tahun. Ia mempersoalkan singkatan "SM" pada dokumen akademik yang menurutnya seharusnya "SMPP", serta skripsi yang disebutnya tidak memiliki tanda tangan penguji dan mencantumkan nama dosen pembimbing yang keliru.

Ia juga membandingkan nomor ijazah Jokowi, yakni 1120, dengan ijazah teman-teman seangkatannya bernomor 1115, 1116, dan 1117. Menurutnya, cetakan pada ijazah Jokowi meleset dan tidak identik dengan ketiga ijazah pembanding tersebut, sementara ketiga ijazah pembanding itu sama persis satu sama lain. Ia juga mempersoalkan foto berkacamata dan berkumis, serta perbedaan tahun KKN yang disebutnya 1985 dalam keterangan Jokowi dan 1983 menurut hasil pemeriksaan Bareskrim Polri.

Atas dasar itu, Roy Suryo meminta majelis hakim memerintahkan pengujian ulang ijazah tersebut di laboratorium forensik independen. Timnya menyatakan hakim berwenang memerintahkan pengujian ulang berdasarkan ketentuan pencemaran nama baik.

Kubu Jokowi: Sudah Dua Kali Diuji, Hasil Identik

Di sisi lain, tim hukum Jokowi menegaskan ijazah tersebut sudah dua kali diuji di laboratorium forensik kepolisian dan kedua hasilnya dinyatakan identik. Universitas Gadjah Mada juga telah memeriksa dan menyatakan ijazah itu sah serta mengeluarkan legalisasi. Data perkuliahan, termasuk jumlah SKS dan nilai, disebutnya sudah diperiksa bersama di hadapan hakim.

Tim hukum Jokowi menilai penunjukan ijazah di persidangan merupakan bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. Mereka menyatakan ijazah adalah dokumen pribadi sehingga tidak akan diserahkan untuk pengujian ulang kecuali atas perintah pengadilan. Mereka telah mengajukan 31 objek bukti yang sebagian besar berkaitan dengan dugaan fitnah, termasuk penggunaan isu ijazah palsu dalam proses politik.

Pendukung Jokowi menilai tudingan ijazah palsu bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan pembingkaian politik untuk mendelegitimasi mantan presiden tersebut. Mereka berharap putusan pengadilan nantinya memberikan kepastian hukum sehingga polemik serupa tidak terus berulang. Mereka juga menekankan bahwa Universitas Gadjah Mada tidak pernah memiliki masalah dalam penerbitan ijazah alumninya.

Ahli: Pengujian Harus Ilmiah dan Objektif

Seorang pakar hukum menilai perkara ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum. Ia menekankan pencemaran nama baik adalah delik aduan yang baru diproses bila ada pihak yang mengadu. Ia juga mengingatkan ujaran terhadap pejabat publik saat masih menjabat tidak dapat diproses sebagai pencemaran nama baik, sehingga yang dapat diperiksa adalah ujaran setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat.

Dari sisi forensik, seorang ahli dokumen menjelaskan pengujian keaslian dokumen analog memerlukan pembanding dari tahun yang sama, tahun sebelum, dan tahun sesudahnya. Pemeriksaan mencakup kertas, jenis cetakan, gradasi warna isi, hingga tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen. Seorang ahli forensik dokumen tidak dapat menentukan asli atau palsu hanya dengan sekali lihat, melainkan harus melalui pemeriksaan ilmiah yang teliti dan mengikuti prosedur yang benar.

Perkara ini kini menunggu kelanjutan proses persidangan hingga putusan final. Putusan tersebut diharapkan menjadi pegangan hukum yang mengakhiri polemik berkepanjangan dan menegaskan bahwa setiap tudingan harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar opini yang beredar di ruang publik.