Soal Jurusan Teknologi Kayu, Mantan Presiden Buka Riwayat Pendidikan di Sidang

JAKARTA - INTARTA.com - Mantan Presiden Joko Widodo membeberkan riwayat pendidikannya secara runtut di hadapan majelis hakim, saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jokowi menjelaskan istilah jurusan Teknologi Kayu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, untuk menepis segala tudingan miring yang selama ini dialamatkan kepadanya.

Dalam pemeriksaan, JPU menggali detail proses akademik Jokowi selama berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Menanggapi pertanyaan mengenai spesialisasi jurusannya, Jokowi menjelaskan bahwa pada masanya fakultas tersebut tidak mengenal sistem jurusan baku di awal pendaftaran, melainkan sistem pengambilan mata kuliah pilihan.

Jokowi mengaku banyak mengambil mata kuliah pilihan yang berkaitan erat dengan bidang Teknologi Hasil Hutan, antara lain Struktur dan Sifat Kayu, Pengeringan Kayu, Pengawetan Kayu, Pulp dan Kertas, Industri Kayu Lapis, hingga Penggergajian.

Jokowi juga menjelaskan awal mula dirinya membuat laporan pengaduan ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Ia mengaku melaporkan suatu peristiwa kronologis setelah ditunjukkan video dan unggahan bernada tuduhan ijazah palsu oleh ajudannya di dalam kendaraan.

Menurut Jokowi, tuduhan yang masif di berbagai platform digital, mulai dari gelar wicara, media sosial X, YouTube, hingga Facebook, sudah terjadi sejak 2020 dan semakin memuncak pada rentang tahun 2024 hingga 2025 sehingga dinilai telah kebablasan.

Sidang kali ini merupakan lanjutan persidangan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo. Dalam sidang dakwaan yang dibacakan jaksa pada 17 September 2026, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik. Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dakwaan subsidair berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesaksian Jokowi ini menjadi salah satu momen penting dalam perkara tersebut. Penjelasan langsung dari yang bersangkutan mengenai riwayat pendidikan dan alasan melapor diharapkan memperjelas duduk perkara bagi majelis hakim, sekaligus memberi gambaran kepada publik tentang perjalanan kasus yang sudah berjalan bertahun-tahun ini. Perkembangan sidang berikutnya, termasuk tanggapan pihak terdakwa atas kesaksian tersebut, akan terus menjadi sorotan.