PolitikBerita

Suket Ijazah Dinyatakan Tidak Sah, Golkar Terkejut dan Siap Mendalami Putusan

Oleh

Suket Ijazah Dinyatakan Tidak Sah, Golkar Terkejut dan Siap Mendalami Putusan — Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi Intarta)

Reading Comfort

adjust the font size

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Doli menilai, putusan MA yang muncul tidak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menandai bahwa polemik ini telah bergeser dari sekadar sengketa hukum menuju babak keputusan politik tingkat tinggi.

“Jujur saja, Putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya Putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul Putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah,” kata Doli kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).

Golkar Tegaskan Hormati Putusan Hukum

Kendati mengaku kaget, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar tetap memegang teguh prinsip negara hukum. Menurutnya, seluruh pihak wajib mematuhi dan menghormati apa pun yang telah diputuskan oleh otoritas peradilan tertinggi di Indonesia.

“Sama sebagaimana sebelum-sebelumnya, tentu sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati setiap putusan hukum apapun, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita terima. Terlebih lagi, negara kita adalah negara hukum,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengakui adanya konsekuensi besar di balik putusan dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. Menurut Doli, dinamika yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada langkah hukum lanjutan, melainkan berimplikasi langsung terhadap arah kebijakan dan konstelasi politik nasional.

Dampak Politik dan Langkah Berikutnya

Persoalannya kemudian, kata Doli, putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, tetapi dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil. Karena itu, Golkar menyatakan akan mempelajari dan mendalami lagi putusan tersebut sebelum menentukan sikap lebih lanjut.

Bagi pembaca di Indonesia, perkara ini penting karena menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap dokumen dan proses yang melandasi jabatan publik. Ketika dua lembaga peradilan tertinggi mengeluarkan putusan yang saling berkaitan dalam waktu berdekatan, publik wajar menanti penjelasan yang jernih: apa yang diputuskan, apa konsekuensi hukumnya, dan langkah apa yang akan ditempuh para pihak. Kejelasan itu dibutuhkan agar polemik tidak terus berkembang menjadi spekulasi.

Langkah berikutnya yang patut dicermati adalah hasil pendalaman internal Golkar serta sikap resmi pihak-pihak terkait atas putusan MA tersebut. Selama proses itu berjalan, sikap menghormati putusan hukum — sebagaimana ditegaskan Doli — menjadi pegangan penting agar perdebatan tetap berada di jalur hukum dan politik yang tertib.