Bahlil Serahkan Isu Penyadapan ke Polisi dan Siapkan Langkah Hukum

JAKARTA - INTARTA.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara mengenai isu dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian. Dia meminta persoalan tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum agar dapat diungkap secara tuntas.

Bahlil mengatakan, kepolisian menjadi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan penyadapan tersebut. Karena itu, dia memilih menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

"Ya katanya begitu, ya. Nanti kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum, ya. Dalam hal ini kepolisian untuk mengungkap secara tuntas. Kita serahkan saja," ujar Bahlil saat ditanya mengenai isu penyadapan.

Selain menanggapi dugaan penyadapan, Bahlil juga menjelaskan pernyataannya dalam pidato saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar. Dia mengatakan, saat itu terdapat framing yang mengaitkan dirinya seolah-olah ikut dalam sebuah rapat. Bahlil membantah anggapan tersebut dan meminta pihak yang menyampaikan tudingan untuk membuktikannya.

Menurut Bahlil, dirinya tidak pernah mengikuti rapat sebagaimana yang dituduhkan. Dia pun menegaskan telah memberikan somasi kepada pihak yang dinilai menyampaikan framing tersebut.

Bahlil menyatakan, apabila tidak ada klarifikasi dalam waktu yang diberikan, dirinya siap menempuh jalur hukum.

"Kan ada framing, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa saya diasumsikan ikut dalam rapat itu, dan saya katakan saya tidak pernah melakukan itu, dan kalau ada ya dibuktikan," kata Bahlil.

"Dan saya kasih waktu untuk, saya sudah memberikan somasi kan? Kalau tidak segera mengklarifikasi, saya akan menempuh jalur hukum, ya," ujarnya.

Ketika kembali ditanya mengenai perkembangan persoalan penyadapan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa penanganannya perlu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan penyadapan maupun pihak yang diduga terlibat.

Bahlil memilih agar kepolisian melakukan pengungkapan secara menyeluruh. Sikap ini sejalan dengan posisinya sebagai pejabat publik yang menyerahkan pembuktian kepada mekanisme hukum, bukan lewat perdebatan di ruang publik.

Soal sikap Partai Golkar terkait isu penyadapan, Bahlil merujuk pada pidato yang sebelumnya telah disampaikannya dalam perayaan HUT Golkar. Perkembangan pengungkapan dugaan penyadapan ini kini bergantung pada langkah kepolisian, sementara somasi yang dilayangkan Bahlil menunggu respons dari pihak yang dituju sebelum langkah hukum lanjutan ditempuh.