Partai Demokrat Siap Gulingkan Menteri Perang Usai Tudingan Penyalahgunaan Kekuasaan

WASHINGTON - INTARTA.com - Tokoh Demokrat papan atas Hakeem Jeffries menyatakan "sangat setuju" untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth. Jeffries, yang digadang-gadang menjadi Ketua DPR berikutnya, menuding Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaannya dan merongrong keamanan nasional.

Anggota DPR dari New York itu menyampaikan sikapnya dalam program This Week di ABC. Ia menyebut Hegseth juga merekayasa perang pilihan yang ceroboh dan memakan banyak biaya di Iran.

Langkah pemakzulan itu mendapat dorongan dari kubu seberang. Anggota DPR dari Partai Republik yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Thomas Massie, yang dikenal sebagai lawan politik Presiden Donald Trump, mengatakan berencana mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Hegseth paling cepat hari Senin. Jika disetujui, langkah ini dapat berujung pada pencopotan Hegseth dari jabatannya.

Pihak Pentagon menyampaikan kepada BBC bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Pentagon menambahkan bahwa Hegseth tidak akan gentar menghadapi apa yang mereka sebut sebagai "investigasi palsu".

Jeffries menegaskan posisinya secara terbuka. "Saya sangat setuju dengan resolusi pemakzulan Hegseth," ujar Jeffries kepada ABC pada hari Minggu.

Sebagai pemimpin minoritas Partai Demokrat di DPR saat ini, Jeffries menjadi kandidat kuat untuk menjabat sebagai Ketua DPR saat partainya mengambil alih kendali Kongres pada bulan Januari, menyusul kemenangan telak mereka dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu.

Upaya pemakzulan terhadap menteri perang di tengah ketegangan soal Iran ini menunjukkan betapa dalamnya perpecahan politik di Washington. Jika resolusi itu lolos, pergantian di pucuk pimpinan militer bisa mengubah arah kebijakan pertahanan dan operasi luar negeri dalam waktu singkat.

Perubahan semacam itu ikut dirasakan di kawasan Asia, termasuk Indonesia, karena kebijakan pertahanan dan aliansi keamanan kawasan kerap bergeser mengikuti arah politik di Washington. Para pengamat kini menunggu apakah resolusi Massie benar-benar diajukan dan seberapa besar dukungan lintas partai yang bisa dikumpulkannya di DPR.