PolitikBerita

Telepon Mendadak di Tengah Acara Pelantikan, Bahlil Bantah Terlibat Isu Penyadapan

R

Oleh

Telepon Mendadak di Tengah Acara Pelantikan, Bahlil Bantah Terlibat Isu Penyadapan
Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi Intarta)

Reading Comfort

AMBON - INTARTA.com - Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba menelepon Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Hilirisasi dan Industri, Bahlil Lahadalia, di tengah acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku periode 2025-2030, Sabtu (7/11).

Bahlil yang sedang duduk mendengarkan pidato Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sempat meninggalkan ruangan acara. "Saya keluar sebentar, Pak Presiden telepon," ucapnya.

Baca Juga:Bahlil Kantongi Identitas Penyebar Isu Munaslub, Tantang Pengadu Domba Golkar

Pidato Gubernur Maluku pun sempat terhenti sambil menunggu Bahlil kembali. "Saya menyetop dulu pidato karena Pak Presiden sementara telepon Pak Bahlil," kata Hendrik yang masih berdiri di atas podium. Gubernur sempat ditawari tempat duduk oleh peserta pelantikan, namun menolak.

Tak berselang lama, Bahlil kembali ke ruangan sambil tersenyum dan pidato Gubernur kembali dilanjutkan. "Kalau pak ketua masuk dengan wajah tersenyum maka barang mantap semua," ucap Hendrik sambil tertawa, disambut tepuk tangan meriah peserta.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo hanya menitipkan salam hormat kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang juga Ketua Gerindra Maluku.

Baca Juga:Rapat Anggaran Diskors Tanpa Kelanjutan, Kader Minta Ketua DPD Dievaluasi

Bantah Tuduhan Terlibat Penyadapan

Sebelumnya, Bahlil mengaku kaget ada pihak-pihak yang menuduhnya ikut terlibat dalam pertemuan bersama beberapa petinggi partai politik selama tiga jam, sebelum empat jenderal polisi ditangkap dalam kasus penyadapan terhadap kepala negara.

Bahlil membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bagaimana mungkin dirinya terlibat dalam kelompok yang melakukan penyadapan terhadap Presiden, sementara dirinya sendiri ikut disadap. "Gimana saya ikut penyadapan Presiden, saya saja disadap," ujarnya saat berpidato di acara pelantikan.

Bahlil mendukung penuh Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. "Yang pertama mengalir dengan proses penyadapan kepala negara dan pejabat yang lain maupun tokoh masyarakat, kita meminta kepada aparat penegak hukum melakukan penyelidikan tuntas, transparan agar lebih terang benderang," tuturnya.

Ultimatum 3x24 Jam untuk Klarifikasi

Bahlil heran kenapa dalam kondisi seperti sekarang dan di negara demokrasi masih ada kelompok yang memanfaatkan ruang demokrasi. Ia menyebut demokrasi itu penting, tetapi harus demokrasi yang bermartabat. "Jangan semua hak ngomong yang tidak benar, dan itu adalah fitnah, itu nggak bagus, kita mau saling menghargai," imbuh dia.

Ia menyebutkan informasi yang dibuat-buat itu baru diketahuinya setelah mengikuti sebuah program podcast yang menghadirkan seorang narasumber. Bahlil menyebut narasumber tersebut merupakan seniornya yang diklaim sok pintar bicara dan selalu tampil dengan kacamata dalam beberapa hari terakhir di tengah isu penyadapan terhadap presiden. Namun soal siapa sosok pria berkacamata itu, Bahlil menutup rapat identitasnya.

"Itu senior saya, selalu tampil di program podcast, selalu pakai kacamata, sok pintar bicara," kata Bahlil.

Bahlil meminta senior tersebut segera melakukan klarifikasi dan membuka ruang klarifikasi dalam 3x24 jam. Jika yang bersangkutan mengabaikan, pihaknya akan melayangkan somasi hingga proses pidana. "Kami kasih waktu 3x24 jam untuk klarifikasi, kalau tidak, saya somasi, saya akan proses hukum," ucapnya.

Ia menyebut pihak-pihak yang menuduhnya terlibat dalam pertemuan yang membahas penyadapan presiden itu tergolong provokator. Awalnya ia tidak mau ambil pusing dengan informasi yang beredar, dan baru percaya setelah tiba di Ambon untuk melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku. "Tadi pagi saya turun dari pesawat, mengarah kepada saya, saya mengatakan bahwa itu tidak sama sekali benar dan saya meminta jangan salah bicara," ucapnya.

Kasus penyadapan terhadap kepala negara ini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penyelidikan yang tuntas dan transparan dari kepolisian akan menentukan apakah tuduhan-tuduhan liar yang beredar di ruang publik bisa dipatahkan dengan fakta, sekaligus menjaga agar demokrasi tetap berjalan tanpa diracuni fitnah.

Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

i

intarta

Berita & Media

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…