Rapat Anggaran Diskors Tanpa Kelanjutan, Kader Minta Ketua DPD Dievaluasi

DELI SERDANG - INTARTA.com - Seorang kader Partai Golkar Deliserdang, Iwan Nugroho, meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Andar Amin Harahap mengevaluasi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Deliserdang, Hamdani Syahputra, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Deliserdang. Permintaan itu disampaikan Iwan di Lubukpakam, Kamis (5/11/2026).

Pemicunya adalah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Rapat pada 23 September 2026 itu dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan diskors selama 30 menit karena memasuki waktu salat Ashar, dengan rencana dilanjutkan setelah salat Magrib. Namun hingga waktu salat Isya, pimpinan rapat tak kunjung hadir, sehingga para peserta, baik anggota DPRD maupun jajaran organisasi perangkat daerah, meninggalkan ruang rapat tanpa kejelasan.

Dampaknya langsung dirasakan warga. Sejumlah program pembangunan yang diharapkan masuk dalam P-APBD 2026 ikut tertahan, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, sosial, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Termasuk di dalamnya penambahan honor bilal jenazah dan penggali kubur, serta pemberangkatan atlet Deliserdang menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Poprovsu) 2026.

Iwan menilai sikap meninggalkan tanggung jawab memimpin rapat anggaran mencederai kepercayaan masyarakat. Ia mendasarkan permintaan evaluasi pada prinsip PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, yang selama ini menjadi tolok ukur menilai kader Partai Golkar. "Tagline Partai Golkar adalah Golkar Solid Indonesia Maju. Ada juga semangat Golkar bersama rakyat, kerja nyata, rakyat sejahtera. Tetapi bagaimana rakyat bisa sejahtera jika pembahasan anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah justru tidak diselesaikan?" tegasnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan internal partai dan lembaga legislatif bisa berujung pada kerugian nyata bagi masyarakat. Ketika pembahasan anggaran macet karena pimpinan rapat tidak menuntaskan tugasnya, yang menjadi korban bukan hanya wacana politik, melainkan layanan dan program yang sudah ditunggu warga. Kini bola ada di tangan pimpinan Partai Golkar, apakah permintaan evaluasi ini akan ditindaklanjuti atau dibiarkan menggantung seperti skors rapat itu sendiri.