Eks Jenderal Pendiam Siap Gantikan Netanyahu, Janji Akhiri Perpecahan dan Perang Gaza

ISRAEL - INTARTA.com - Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer, muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri. Sosok yang dikenal pendiam itu menawarkan arah berbeda, mulai dari upaya menyatukan masyarakat hingga janji meredam kekerasan pemukim terhadap warga Palestina.

Peluang Eisenkot terbuka setelah Presiden Isaac Herzog menunjuknya untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Pria berusia 66 tahun itu memimpin blok oposisi yang memperoleh 48 dari 120 kursi parlemen dalam pemilihan Oktober, sementara kubu Netanyahu meraih 53 kursi sehingga tidak ada pihak yang mengantongi mayoritas mutlak.

Mantan kepala staf militer periode 2015-2019 itu menjanjikan rekonsiliasi nasional setelah bertahun-tahun pemerintahan Netanyahu dinilai memperdalam perpecahan politik dan menggeser negara ke arah kanan. Ia juga berjanji menindak tegas pemukim ekstremis di Tepi Barat yang kerap menyerang warga Palestina, bahkan menyebut kekerasan tersebut sebagai "teror Yahudi" yang dibiarkan pemerintah.

Meski menawarkan pendekatan politik yang lebih moderat, Eisenkot bukan sosok yang menolak penggunaan kekuatan militer. Ia menentang pembentukan negara Palestina dan berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dalam waktu 18 bulan, melalui pelaksanaan rencana gencatan senjata Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau operasi militer untuk menghancurkan sayap bersenjata kelompok tersebut.

Rekam jejak militernya menjadi sorotan. Saat memimpin militer dalam perang melawan Hizbullah pada 2006, Eisenkot merumuskan strategi yang dikenal sebagai "Doktrin Dahiya", yakni penggunaan kekuatan militer besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang dikuasai kelompok militan. Strategi tersebut kemudian dikaitkan dengan kehancuran besar di Gaza dan menuai kritik internasional, termasuk tuduhan pelanggaran hukum perang yang dibantah pemerintahnya.

Di sisi lain, Eisenkot memiliki daya tarik personal yang membedakannya dari Netanyahu. Ia berasal dari keluarga Yahudi Maroko dan tumbuh di lingkungan kelas pekerja, berbeda dengan Netanyahu yang berasal dari keluarga elite.

Jika resmi dilantik, Eisenkot akan menjadi perdana menteri pertama dari kalangan Yahudi Sephardic, kelompok Yahudi yang memiliki akar sejarah di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia juga memperoleh simpati publik setelah putranya, Gal, dan dua keponakannya tewas dalam pertempuran di Gaza.

Dalam kampanyenya, Eisenkot berusaha merangkul pemilih dari berbagai spektrum politik. Ia menjanjikan perlindungan bagi komunitas LGBTQ, menolak aneksasi penuh Tepi Barat dan pendirian pos permukiman ilegal, serta berkomitmen menjaga independensi peradilan, supremasi hukum, hak minoritas, dan kebebasan pers.

Selain itu, ia berjanji mengubah aturan pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks dan warga Arab melalui kebijakan layanan nasional universal, baik dalam bentuk dinas militer maupun pengabdian sipil. Eisenkot juga ingin memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat yang merenggang akibat konflik di Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran.

Pergantian kepemimpinan di Tel Aviv berpotensi mengubah arah kebijakan kawasan Timur Tengah, termasuk nasib gencatan senjata di Gaza dan hubungan dengan negara-negara Arab. Warga Indonesia yang mengikuti perkembangan kawasan ini perlu mencermati langkah awal pemerintahan baru, karena arah kebijakan terhadap Gaza dan Tepi Barat akan menentukan apakah ketegangan mereda atau justru berlanjut ke babak berikutnya.