Eisenkot Ditunjuk Bentuk Pemerintahan Baru, Netanyahu Tersingkir dari Kursi Perdana Menteri

YERUSALEM - INTARTA.com - Presiden Isaac Herzog resmi menunjuk mantan Panglima Angkatan Bersenjata Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu, rival lama Eisenkot, setelah pemilu legislatif yang digelar 27 Oktober lalu berakhir tanpa pemenang mayoritas.

Juru bicara kepresidenan mengonfirmasi Herzog telah menyampaikan keputusan itu kepada Eisenkot pada Sabtu malam, lalu menyerahkan mandat resmi dalam upacara di kediamannya pada Ahad (8/11/2026) waktu setempat.

Langkah ini diambil setelah Herzog menggelar konsultasi maraton dengan berbagai fraksi politik pascapemilu. Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, mengantongi dukungan 67 anggota parlemen Knesset, termasuk dari kelompok partai Arab. Netanyahu hanya meraup 46 dukungan.

Sesuai aturan ketatanegaraan, Eisenkot memiliki waktu 28 hari — dengan opsi perpanjangan 14 hari — untuk merajut koalisi minimal 61 dari 120 kursi Knesset agar pemerintahan baru bisa diloloskan.

Dalam pemilu Oktober lalu, aliansi empat partai yang digawangi Eisenkot meraih 48 kursi. Sementara itu, blok kanan-religius yang dipimpin Netanyahu mengamankan 53 kursi. Kedua kubu sama-sama gagal menembus batas minimum 61 kursi.

Di sisi lain, koalisi partai Arab yang mewakili warga Palestina berwarganegara Israel mencetak rekor dengan mengamankan 19 kursi.

Eisenkot sejauh ini menolak membentuk koalisi formal bersama partai-partai Arab, padahal langkah itu bisa langsung mengamankan 67 kursi. Strategi yang dinilai paling realistis baginya adalah merangkul dua partai Ultra-Ortodoks, United Torah Judaism dan Shas, untuk mengunci tepat 61 kursi.

Alternatif lainnya, ia dapat membentuk pemerintahan minoritas jika berhasil memenangkan pemungutan suara kepercayaan di Knesset.

Pergantian pucuk pimpinan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang masih rapuh pascakonflik Gaza. Sosok yang akhirnya memimpin pemerintahan akan menentukan arah negosiasi gencatan senjata, hubungan dengan negara-negara Arab, hingga posisi dalam forum-forum internasional — isu yang juga terus dipantau Indonesia, yang selama ini konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

Namun jalan Eisenkot belum mulus. Merangkai koalisi 61 kursi dari parlemen yang terbelah menuntut kompromi dengan partai-partai yang selama ini berseberangan. Bila tenggat 28 hari terlewati tanpa kesepakatan, mandat bisa berpindah tangan atau pemilu ulang menjadi opsi yang tak terhindarkan.