Ketika Sebuah Garis Memisahkan Masyarakat Adat yang Sudah Menyatu Berabad-abad

Di tepi sebuah fjord yang tenang, Nils Boine memandang ke arah laut. Di bawah permukaan air, ratusan kepiting raja menjadi tangkapan para nelayan, sementara di daratan, keluarga-keluarga pesisir telah mencari nafkah dari laut selama bergenerasi-generasi. Namun kehidupan yang dulu mengalir bebas kini harus melewati pos, izin, dan aturan yang kian ketat.

Boine — nama samaran untuk melindungi identitasnya — berasal dari masyarakat Sea Sámi, masyarakat adat pesisir yang tanah leluhurnya membentang melintasi beberapa negara di kawasan utara. Sejak batas resmi ditetapkan pada 1826, komunitas yang satu itu terbelah oleh garis negara. Kini, sebagian besar penduduk Sámi tinggal di satu sisi, sementara hanya sekitar 2 persen yang tinggal di sisi lainnya.

Selama bertahun-tahun, kehidupan lintas batas itu ditopang kebijakan yang fleksibel, termasuk kesepakatan yang mengizinkan perjalanan bebas visa bagi warga yang tinggal dalam jarak 30 kilometer dari perbatasan. Persahabatan, kunjungan keluarga, belanja akhir pekan, dan perdagangan kerajinan berjalan relatif mudah.

Semua itu berubah sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Boine mengaku dulu sering menyeberang untuk berbelanja dan menghabiskan akhir pekan bersama teman-temannya di seberang. Kini penyeberangan itu berhenti, sebagian sebagai bentuk solidaritas, sebagian karena rasa takut.

Ketakutan itu menguat setelah seorang pengusaha setempat dilaporkan ditangkap pada Juni lalu dan ditahan selama dua bulan atas dugaan kepemilikan senjata atau amunisi. Bagi warga yang gemar berburu, kabar itu mengguncang: amunisi yang tertinggal tanpa sengaja di dalam mobil bisa berujung masalah serius di perbatasan.

Dampak ekonominya nyata. Jumlah wisatawan dari seberang anjlok dari 250.000 pada 2019 menjadi 52.000 tahun lalu. Sejumlah toko kehilangan pemasukan dan terpaksa tutup, meski usaha keluarga Boine relatif selamat karena 80 persen pelanggannya berasal dari Asia dan Finlandia.

Di jalur pendakian sepanjang perbatasan, pemandu wisata Henrik Hoffmann mengajarkan wisatawan aturan yang keras, termasuk denda berat bila menyentuh penanda batas. Pada Juni 2026, tiga wisatawan dilaporkan masing-masing didenda 8.000 kroner atau sekitar 830 dolar AS karena melempar batu melintasi perbatasan.

Teknologi modern pun tak lagi bisa diandalkan sepenuhnya. Pelacak GPS pada rusa kerap terganggu oleh jamming dan spoofing di kawasan perbatasan, bahkan pesawat yang mendarat di kota terdekat pernah mengalami gangguan navigasi. Akibatnya, banyak penggembala beralih ke pelacak berbasis jaringan telepon seluler.

Hewan sendiri tidak mengenal batas. Beruang cokelat yang populasinya meningkat bebas melintas, menyerang ternak, dan merusak pagar rusa. Pada 2023, setelah 42 ekor rusa menyeberang dalam delapan bulan, pemerintah mengganti pagar sepanjang 7 kilometer dari total 150 kilometer pagar rusa di perbatasan. Namun para penggembala tetap skeptis, sebab rusa akan terus menyeberang, dengan atau tanpa perang.

Di sisi keamanan, Uni Eropa menggelontorkan 16,4 juta euro atau sekitar 18,5 juta dolar AS untuk memperkuat pengawasan perbatasan, dan sebuah brigade pertahanan baru ditargetkan beroperasi penuh pada 2033.

Yang paling terancam justru tidak bisa dipajang di museum: bahasa. Dari sekian banyak bahasa Sámi, kini tersisa sembilan bahasa, dan beberapa lainnya sudah punah. Bahasa Skolt Sámi kini diperkirakan hanya dituturkan oleh kurang dari 1.000 orang di tiga negara, setelah kebijakan asimilasi pada 1850–1959 memaksa anak-anak belajar dalam bahasa negara di sekolah.

Kerajinan tradisional duodji — gagang pisau dari tanduk rusa yang dipoles, cangkir dari bonggol birch, hingga perhiasan — juga bergantung pada pergerakan barang dan bahan lintas batas. Pembatasan perdagangan membuat para perajin kesulitan menjual karya, memamerkan, dan menjaga ekonomi budaya mereka. Dewan Parlemen Sámi pun menyerukan penyederhanaan aturan bea cukai dan pajak untuk kerajinan tradisional.

Bagi pembaca di Indonesia, kisah ini menjadi cermin yang relevan. Di Nusantara pun, masyarakat adat hidup melintasi batas kabupaten, provinsi, bahkan negara, dan nasib mereka sering ditentukan oleh kebijakan yang dibuat jauh dari kampung halaman. Pelajarannya sama: ketika keamanan dan birokrasi diperketat tanpa melibatkan komunitas adat, yang tergerus bukan hanya mobilitas, melainkan bahasa, mata pencaharian, dan ikatan keluarga.

Ke depan, tuntutan komunitas itu jelas: mereka ingin dilibatkan sebagai bagian integral dalam perencanaan pertahanan dan kesiapsiagaan, bukan sekadar diajak berkonsultasi setelah keputusan dibuat. Mereka juga menuntut agar langkah-langkah keamanan tidak melanggar hak masyarakat adat dan hukum internasional. Selama tuntutan itu belum dipenuhi, kehidupan di perbatasan akan tetap berjalan dengan kewaspadaan — dan dengan tekad untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, dari pengumpulan rusa musiman hingga api yang dinyalakan untuk pengunjung berikutnya di pondok peristirahatan.