Ratusan Ribu Turun ke Jalan, Ratusan Ditangkap Setelah Aksi Berujung Ricuh

PRANCIS - INTARTA.com - Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang jalan-jalan kota pada Sabtu (31/10/2026), ketika lebih dari 320 ribu orang turun ke jalan memprotes tingginya biaya hidup, memburuknya pelayanan publik, dan persoalan pendidikan. Aksi yang berlangsung untuk tiga akhir pekan berturut-turut itu sebagian besar berjalan damai, namun bentrokan di sejumlah titik membuat sedikitnya 565 orang ditangkap polisi.

Data pemerintah yang dicatat hingga pukul 21.00 waktu setempat pada Sabtu itu dilaporkan kantor berita Prancis pada Ahad (1/11/2026). Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 320 ribu peserta di seluruh negeri, termasuk 70 ribu peserta di ibu kota. Sementara itu, kelompok serikat mahasiswa dan pelajar yang mengorganisasi aksi mengklaim jumlah peserta mendekati 500 ribu orang, dengan sekitar 200 ribu di antaranya berada di ibu kota.

Ketegangan meningkat ketika rombongan demonstran mencapai titik akhir rute yang ditetapkan otoritas keamanan di kawasan Porte de Charenton. Menurut laporan AFP, puluhan orang berpakaian hitam dan mengenakan penutup wajah terlihat menggunakan palu untuk membongkar batu permukaan jalan, kemudian melemparkannya ke arah petugas keamanan. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan melakukan sejumlah tindakan pembubaran menggunakan pentungan.

Kepolisian menyatakan beberapa ratus orang yang terlibat kerusuhan menyerang aparat dengan berbagai benda yang dilemparkan dari arah kerumunan. Aparat mencatat lima anggota pasukan keamanan terluka dalam bentrokan di ibu kota, terdiri atas empat polisi dan seorang anggota gendarmerie. Tiga dari lima petugas tersebut mengalami luka bakar akibat lemparan bom molotov.

Bentrokan serupa dilaporkan terjadi di Lyon, kota terbesar ketiga di negara itu. Sejumlah orang melemparkan benda ke arah petugas, yang kemudian membalas dengan penggunaan gas air mata. Di Toulouse, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi yang tidak memperoleh izin, yang diikuti ribuan orang, sebagian besar kelompok muda. Ketegangan juga terjadi di Marseille dan Grenoble pada tahap akhir demonstrasi.

Pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi kemungkinan kekerasan pada akhir pekan Halloween. Sebanyak 70 ribu polisi dan anggota gendarmerie dikerahkan di seluruh negeri untuk mengamankan kegiatan tersebut. Dalam keterangan resmi pada 29 Oktober, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyebut tanggal 31 Oktober sebagai periode dengan risiko tinggi terhadap ketertiban umum.

Kekhawatiran pemerintah dipicu beredarnya ajakan melalui media sosial untuk menggelar aksi malam hari, termasuk seruan yang menurut otoritas mengarah pada kekerasan, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik. Pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada otoritas setempat untuk melarang kegiatan tertentu yang dinilai berisiko menimbulkan kerusuhan. Di ibu kota, pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah kawasan yang dinilai rawan, termasuk pengaturan jam malam di lokasi tertentu.

Seorang peserta aksi bernama Alice Hien, yang bekerja sebagai pengembang gim video, mengkritik kebijakan otoritas yang membatasi rute demonstrasi dan melarang sejumlah kegiatan protes di pusat kota. Menurutnya, pembatasan tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat. Sejumlah demonstran bahkan mengenakan kostum Halloween, mulai dari tokoh superhero hingga karakter horor, dan di ibu kota beberapa peserta menggunakan kostum sebagai bentuk sindiran terhadap ketidakpastian masa depan generasi muda dan semakin beratnya tekanan ekonomi.

Bagi pembaca di Indonesia, peristiwa ini menjadi gambaran nyata bahwa tekanan biaya hidup, kualitas pelayanan publik, dan kebijakan pendidikan bisa memicu gelombang protes yang luas bila dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok naik dan layanan publik memburuk, kekecewaan yang menumpuk mudah berubah menjadi aksi massa, terutama di kalangan anak muda dan pelajar.

Dampaknya tidak berhenti pada kericuhan sesaat. Penangkapan massal, aparat yang terluka, dan pembatasan ruang protes dapat memperpanjang ketegangan antara pemerintah dan warganya, sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan kota. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya saluran aspirasi yang terbuka dan respons kebijakan yang cepat, agar keluhan soal biaya hidup dan pelayanan publik tidak berujung pada bentrokan.