NasDem dan Demokrat Desak Pengusutan Tuntas Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA - INTARTA.com - Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu reaksi keras dari sejumlah pimpinan partai politik. Mereka mendesak Polri mengusut tuntas perkara itu sampai ke akar-akarnya, termasuk mengungkap dalang dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari penyadapan tersebut.

Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengimbau semua pihak untuk tidak larut dalam polemik penyadapan dan menjaga suasana tetap kondusif agar roda pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu. Menurutnya, aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dan perlu segera menuntaskan perkara ini.

"Kita tidak boleh hanyut dengan permasalahan ini terus-menerus sebagai isu nasional dan melupakan kepentingan lain yang lebih besar," kata Surya Paloh.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengecam keras penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo. Partai Demokrat mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap siapa otak di balik penyadapan dan apakah ada pihak yang lebih tinggi dari para tersangka yang sudah ditangkap.

Demokrat juga meminta penyidikan dikembangkan ke semua pihak yang mendapatkan keuntungan dari penyadapan tersebut. "Ini harus dibedah, harus benar-benar dicari dan diusut tuntas," ujar Herzaky.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan partainya menunggu undangan konsolidasi dari Partai Gerindra pasca-terbongkarnya kasus penyadapan ini. Menurut Mardani, penyadapan terhadap kepala negara harus disikapi serius, terutama bila ditemukan indikasi makar.

Mardani mengingatkan, penyadapan terhadap kepala negara merupakan alarm keras bagi keamanan negeri. Ia menyebut, bila perkara ini sampai masuk pasal makar, hukumannya bisa sangat berat. PKS mendesak pengusutan dilakukan secara tuntas sampai ke akar-akarnya.

Selain Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik mengaku menjadi korban penyadapan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku ikut disadap dan mengecam narasi yang mengaitkan dirinya dengan penyadapan Presiden. Ia meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengaku menjadi korban penyadapan. Ia menyinggung posisinya sebagai bagian dari partai koalisi di pemerintahan Presiden Prabowo.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan keamanan negara. Publik kini menunggu langkah konkret Polri membongkar jaringan penyadapan ini secara menyeluruh, agar kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.