Desakan Bongkar Tuntas Dugaan Penyadapan Pejabat Negara

Oleh

Desakan Bongkar Tuntas Dugaan Penyadapan Pejabat Negara — Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi Intarta)

Reading Comfort

adjust the font size

JAKARTA - INTARTA.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengecam keras dugaan penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga Presiden. Ia menilai praktik di luar prosedur dan dasar hukum yang sah itu merupakan persoalan serius yang mengancam keamanan negara sekaligus hak privasi masyarakat.

Melalui akunnya di X pada Rabu (4/11), AHY menegaskan publik berhak mendapatkan jawaban yang terang: siapa saja yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan digunakan. Pertanyaan-pertanyaan itu, menurutnya, tidak boleh dibiarkan menggantung karena menyangkut kepercayaan publik terhadap negara.

Desakan Pengusutan Tuntas

AHY menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap perkara itu secara menyeluruh, termasuk pihak-pihak yang menjadi sasaran dan aktor di balik aksi penyadapan.

Dugaan penyadapan semacam ini juga dinilai berpotensi mengganggu kehidupan politik dan demokrasi. Ketika komunikasi pejabat negara diduga bisa disadap tanpa dasar hukum yang jelas, ruang kerja pemerintahan dan proses demokrasi ikut terancam oleh rasa tidak aman dan saling curiga.

Privasi Warga Jadi Sorotan

AHY juga menyoroti perlindungan privasi masyarakat. “Jika komunikasi Presiden saja disadap, rakyat tentu berhak bertanya: seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka?” ujarnya. Pernyataan itu menempatkan kasus ini bukan sekadar persoalan elite politik, melainkan soal rasa aman setiap warga dalam berkomunikasi.

Ke depan, pengusutan yang transparan menjadi kunci: publik perlu tahu hasil penyelidikan, langkah hukum yang diambil, dan perbaikan pengawasan agar penyadapan di luar hukum tidak terulang. Tanpa itu, kecurigaan akan terus hidup dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara.