Imigrasi Bantah Isu Pencekalan Mendagri, Tegaskan Tak Ada Permohonan dari Penegak Hukum

JAKARTA - INTARTA.com - Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan tidak ada permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penegasan itu disampaikan untuk meredam isu pencekalan yang beredar di tengah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan, hingga saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Tito dari aparat penegak hukum (APH). "Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK (Tito Karnavian) dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH," tulis Hendarsam melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11).

Isu tersebut muncul setelah nama Tito Karnavian dan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purnawirawan) Idham Azis ramai dicari di mesin pencari. Keduanya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Tito dan Idham Azis tidak hadir dalam pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11). Ketidakhadiran itu memicu spekulasi di ruang publik, meski tidak ada keterangan resmi yang menghubungkannya dengan status hukum keduanya.

Meski begitu, Tito tetap menjalankan tugasnya sebagai Mendagri. Ia hadir dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11), dan memberi keterangan pers soal sejumlah isu strategis di daerah.

Tito menegaskan dirinya tidak lagi mengurusi kepolisian sejak berhenti menjabat Kapolri pada 2019. "Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa," ucap Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11) malam.

Tito merupakan Kapolri ke-23. Penegasannya itu sekaligus menutup spekulasi bahwa dirinya masih terlibat dalam urusan internal kepolisian setelah beralih ke jabatan sipil sebagai Mendagri.

Kepastian soal tidak adanya permohonan cekal menjadi penting agar publik tidak terjebak spekulasi. Status pencegahan ke luar negeri hanya bisa diberlakukan atas permohonan resmi aparat penegak hukum, dan Imigrasi menegaskan permohonan semacam itu tidak pernah masuk untuk Tito Karnavian. Publik kini menunggu kelanjutan proses hukum dugaan penyadapan ilegal itu sendiri, yang menjadi sumber awal dari isu yang beredar.