MPR Jadwalkan Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

JAKARTA - INTARTA.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Sidang akan digelar di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan penetapan jadwal tersebut setelah MPR menggelar rapat gabungan bersama DPD RI. Dalam rapat itu dibahas penyampaian surat kepada Presiden serta pembentukan panitia verifikasi dan panitia ad hoc untuk mempersiapkan seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Alasan 14 Hari untuk Verifikasi Calon

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Johan Rosihan, menjelaskan bahwa tenggat 14 hari tersebut merupakan amanat konstitusi. Jeda waktu itu memberi kesempatan bagi tim verifikasi untuk memeriksa calon yang akan diajukan sebelum dipilih dalam sidang paripurna.

“Kenapa 14 hari? Itu adalah permintaan konstitusi. Secara filosofisnya biar ada waktu tim verifikasi bekerja,” ujar Johan kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Johan, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama itu kemudian diverifikasi sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih, dilantik, dan disahkan.

Tiga Prinsip yang Dijaga MPR

Johan menegaskan pengunduran diri Gibran merupakan peristiwa politik, tetapi penyikapannya wajib berlandaskan konstitusi. Ia menyebut ada tiga prinsip yang harus dijaga dalam proses pergantian ini, yakni kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan kondusivitas masyarakat.

“Pengunduran diri Mas Gibran itu adalah satu peristiwa politik. Tetapi penyikapannya harus berdasarkan konstitusi,” tegasnya.

Ia menambahkan seluruh tahapan harus sesuai ketentuan konstitusi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara. Pengisian jabatan Wakil Presiden juga perlu dilakukan secara efisien supaya agenda pemerintahan Presiden Prabowo tidak terganggu.

“Kita harus juga bisa memastikan keberlangsungan pemerintahan. Kita tahu bahwa Presiden ini banyak agendanya. Karena itu, prinsipnya tadi adalah lebih cepat, lebih baik,” jelasnya.

Johan berharap proses ini tidak berlarut-larut sehingga masyarakat segera memperoleh kepastian mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo. Seluruh tahapan yang telah disepakati MPR diharapkan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai konstitusi, sehingga stabilitas pemerintahan dan ketenangan masyarakat tetap terjaga.

Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, publik kini tinggal menunggu dua nama yang akan diajukan Presiden untuk diverifikasi. Hasil verifikasi itu akan menentukan siapa yang akhirnya dipilih dan dilantik sebagai Wakil Presiden dalam sidang paripurna 2 Desember 2026.