Istirahat Haid Dua Hari Tetap Digaji, Ini Aturan Baru untuk Pekerja Perempuan

JAKARTA - INTARTA.com - Pekerja perempuan yang merasakan sakit saat masa haid kini punya payung hukum yang lebih jelas untuk beristirahat tanpa khawatir gajinya dipotong. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak tersebut secara tegas, lengkap dengan jaminan upah dan perlindungan bagi ibu yang melahirkan.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 120 ayat (1) undang-undang tersebut. Bunyinya, pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kondisinya kepada pemberi kerja, tidak wajib bekerja paling lama 2 hari pada masa haid.

Dalam pasal yang sama dijelaskan, pekerja perempuan cukup memberitahukan kondisinya kepada pemberi kerja untuk menggunakan hak istirahat tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Artinya, tidak ada prosedur tambahan yang memberatkan di tingkat undang-undang. Perusahaan tinggal menuangkan tata cara pelaksanaannya ke dalam aturan internal masing-masing, selama tidak mengurangi hak yang sudah dijamin undang-undang.

Yang tidak kalah penting, istirahat haid ini bukan cuti tanpa gaji. Pasal 149 ayat (2) huruf b mewajibkan pemberi kerja membayar upah apabila pekerja perempuan tidak dapat bekerja karena sakit saat haid paling lama dua hari.

Dengan begitu, perusahaan tidak dapat menjadikan ketidakhadiran tersebut sebagai alasan untuk memotong upah. Ketentuan ini menutup celah yang selama ini kerap membuat pekerja perempuan enggan mengambil hak istirahatnya karena takut penghasilannya berkurang.

Dalam praktiknya, aturan ini menuntut bagian sumber daya manusia perusahaan menyiapkan mekanisme pemberitahuan yang sederhana dan menghormati privasi pekerja. Pemberitahuan cukup disampaikan kepada atasan atau bagian terkait, tanpa perlu membeberkan detail kondisi kesehatan yang bersifat pribadi.

Selain hak istirahat saat haid, undang-undang yang sama juga memperkuat perlindungan bagi pekerja perempuan yang melahirkan. Berdasarkan Pasal 121, pemberi kerja wajib memberikan cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama.

Cuti itu dapat diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ketentuan ini memberi ruang pemulihan yang lebih memadai bagi ibu, terutama bila persalinan atau kondisi kesehatan pascamelahirkan memerlukan waktu lebih lama.

Kehadiran dua perlindungan ini dalam satu undang-undang menegaskan arah kebijakan ketenagakerjaan yang menempatkan kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak dasar pekerja, bukan sekadar kebaikan hati perusahaan. Pekerja perempuan yang memahami haknya dapat menuntut pemenuhan aturan ini, sementara perusahaan yang patuh akan terhindar dari sengketa dan membangun hubungan kerja yang lebih sehat.