Gibran Mundur dari Wapres, Tegaskan Tetap Dukung Prabowo hingga 2029

INTARTA.com - Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Gibran menegaskan keputusan itu diambil secara pribadi, bukan karena persoalan ijazah, dan menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

Dalam pernyataannya, Gibran menyampaikan jabatan hanyalah sementara. Ia juga mengingatkan bahwa pada 2023 dirinya dipinang oleh Prabowo untuk menjadi pendampingnya, dan menegaskan menjadi wakil presiden tidak pernah ada dalam benaknya sejak awal.

"Karena saya sudah mengundurkan diri, bukan berarti besoknya saya jadi oposisi," ujar Gibran. Ia mengaku telah menyampaikan niatnya secara langsung kepada Prabowo dan akan segera mengirim surat pengunduran diri ke MPR.

Gibran juga menceritakan respons Prabowo saat mendengar kabar tersebut. Menurut Gibran, Prabowo langsung memeluknya. Gibran pun meminta para pendukungnya untuk mengawal Prabowo hingga 2029 dan tidak melawan presiden. Selama 2 tahun terakhir, Gibran telah bekerja bersama Prabowo di pemerintahan.

Namun di ruang yang sama, para relawan justru menyuarakan dukungan berbeda. Mereka meneriakkan kesiapan mendukung Gibran sebagai calon presiden pada 2029. Seruan itu memunculkan pertanyaan apakah telah terjadi perpecahan di antara kubu pendukung.

Relawan Dorong Gibran Maju 2029

Sejumlah relawan menyatakan kesiapan mereka untuk mendorong Gibran maju pada Pilpres 2029. Mereka menyebut Gibran siap bertempur dan menjadikan 2029 sebagai momentum untuk merebut kursi presiden.

Para pendukung Gibran menilai langkah itu sah-sah saja. Siapa pun berhak dipilih dan berhak memilih, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Mereka juga menegaskan Gibran tetap mendukung Prabowo, sehingga dukungan untuk 2029 tidak bertentangan dengan sikap Gibran.

Gibran sendiri disebut telah kembali ke Solo setelah menyampaikan pengunduran dirinya. Para pendukungnya berharap situasi tetap kondusif dan tidak terjadi bentrokan antarpendukung.

Analisa: Retorika atau Langkah Kesatria

Pernyataan Gibran memicu beragam penilaian dari para pengamat. Sebagian menilai pernyataan itu sekadar retorika politik yang bertolak belakang dengan perjalanan Gibran menuju kursi wakil presiden.

Pengamat tersebut mengingatkan Gibran terpilih menjadi wakil presiden melalui proses politik yang penuh ambisi, termasuk manipulasi proses pemilu dan undang-undang pemilu. Karena itu, pernyataan bahwa jabatan hanya sementara dinilai kehilangan makna bila melihat latar belakang tersebut.

Pandangan lain menyebut pernyataan Gibran merupakan versi yang disampaikan di depan panggung, sementara yang terjadi di belakang panggung bisa berbeda. Prabowo disebut tidak mungkin meminang tanpa alasan, apalagi sebelumnya ada empat calon lain yang ingin dipinang namun gagal, serta berbagai ganjalan terhadap nama-nama lain seperti kasus yang menimpa Erlangga dan hambatan bagi Erick Thohir.

Perdebatan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia di bawah 40 tahun, bahkan wacana batas usia maksimal 70 tahun, juga disebut sebagai bagian dari proses panjang yang mengantarkan Gibran menjadi pendamping Prabowo. Setelah rencana tiga periode bagi Jokowi gagal, keberlanjutan di pemerintahan disebut menjadi pertimbangan penting.

Sebagian pengamat lain justru menilai langkah Gibran sebagai sikap kesatria. Di usia 40 tahun, Gibran dinilai memilih mundur sebelum melalui proses Hak Menyatakan Pendapat dan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, yang berisiko merugikan masa depannya. Bila Mahkamah Konstitusi memutuskan ia tidak lagi memenuhi syarat, peluangnya maju sebagai calon di masa depan akan tertutup. Pemberhentian dengan tidak hormat juga akan membawa konsekuensi panjang, termasuk soal ekonomi dan pengawalan.

Polemik Ijazah dan Aturan KPU

Polemik ijazah menjadi salah satu latar belakang pengunduran diri Gibran. Mahkamah Konstitusi disebut tidak memutuskan apa-apa terkait hal itu, sementara Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah, sehingga tidak ada bukti pendidikan Gibran setara SMA.

Namun aturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 menyatakan bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri cukup menunjukkan ijazah S1, tanpa perlu menunjukkan ijazah SMA. Gibran diketahui meraih gelar S1 dari MDIS dan Bradford University, sehingga secara aturan tidak ada masalah dengan ijazahnya.

Pengamat yang membela Gibran menilai pertarungan hukum di DPR akan memakan energi dan waktu berbulan-bulan, serta berisiko membelah masyarakat. Karena itu, Gibran memilih mundur demi kepentingan bangsa dan agar polemik berkepanjangan segera berhenti.

Proses selanjutnya di MPR dan DPR kini menjadi perhatian. Para pendukung berharap berakhirnya polemik ini membawa situasi kembali kondusif dan menjaga persatuan.