MPR Tetapkan 2 Desember 2026 sebagai Hari Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru

JAKARTA - INTARTA.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Rabu, 2 Desember 2026 sebagai hari pelaksanaan sidang paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan empat keputusan penting dari rapat gabungan tersebut. Pertama, sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden akan digelar di Gedung Senayan pada 2 Desember 2026. Kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR. Ketiga, tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan diketuai salah seorang pimpinan MPR, dengan tugas memverifikasi seluruh persyaratan calon wakil presiden. Keempat, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang diketuai tiga wakil ketua MPR dan beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi di MPR serta DPD, untuk menangani mekanisme pemilihan.

DPD Siapkan 16 Anggota untuk Dua Tim

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan DPD telah menetapkan 16 anggota untuk mendukung proses pengisian jabatan wakil presiden melalui MPR. Penetapan dilakukan setelah kelompok DPD di MPR menyelesaikan rapat internal menjelang rapat gabungan. Dari jumlah itu, 8 orang masuk tim verifikasi calon wakil presiden dan 8 orang masuk tim ad hoc yang menangani mekanisme pemilihan. Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan DPD siap mendukung siapa pun nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, dan berharap sisa tiga tahun ke depan seluruh komponen bangsa mendukung agenda presiden bersama wakil presiden terpilih, setelah energi bangsa terkuras oleh perdebatan selama dua tahun terakhir.

Di tengah proses itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan partai politik koalisi ke Istana Bogor. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sesuai ketentuan konstitusi, presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Sikap Partai Koalisi dan Bursa Nama

Partai Amanat Nasional menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada presiden dan menyatakan tidak ada kadernya yang maju. Presiden memberi waktu satu minggu bagi partai untuk berdiskusi internal mengenai usulan nama. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dikabarkan masuk bursa calon wakil presiden. Ia enggan banyak berkomentar dan menyatakan persoalan calon wakil presiden merupakan urusan pemerintah pusat, bukan wewenangnya. Sejumlah tokoh lain yang juga disebut masuk bursa antara lain Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Bahlil Lahadalia, dan Pramono Anung.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.

Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.

Agus Harimurti Yudhoyono juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Kepastian jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026 memberi batas waktu yang jelas bagi presiden, partai koalisi, dan MPR untuk menuntaskan tahapan pengusulan, verifikasi, dan pemilihan, sehingga kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlarut dan pemerintahan dapat kembali berjalan dengan pendamping presiden yang memiliki legitimasi konstitusional penuh.

Survei: Dedi Mulyadi Unggul di Klaster Kepala Daerah

Lembaga Riset Publik merilis hasil survei sejumlah tokoh yang dinilai layak menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Survei dilakukan pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, menggunakan metode wawancara, dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei memetakan preferensi publik melalui enam klaster.

Pada klaster Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh preferensi 19,3 persen. Pada klaster pimpinan lembaga negara, Puan Maharani meraih 21,4 persen. Pada klaster pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah, Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 22,3 persen. Pada klaster mantan kandidat presiden dan wakil presiden Pemilu 2024, Anies Baswedan meraih 22,4 persen. Pada klaster tokoh di lingkaran terdekat presiden, Sufmi Dasco Ahmad memperoleh 18,4 persen. Pada klaster kepala daerah, Dedi Mulyadi memperoleh preferensi tertinggi, 33,7 persen. Lembaga survei menilai tokoh-tokoh tersebut memiliki citra positif di mata masyarakat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.