NasionalBerita

Gubernur Usulkan Kuota Khusus Alumni Pesantren untuk Jadi Prajurit TNI

R

Oleh

Gubernur Usulkan Kuota Khusus Alumni Pesantren untuk Jadi Prajurit TNI
Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi Intarta)

Reading Comfort

LOMBOK - INTARTA.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan agar TNI memberikan kuota khusus bagi alumni pondok pesantren dalam penerimaan prajurit baru.

Usulan itu disampaikan Iqbal dalam acara Doa Bersama Peresmian Kodam XXX/Rinambora, Jumat, 6 November 2026. Menurut dia, alumni pesantren punya potensi besar menjadi prajurit karena pendidikan pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga membentuk kedisiplinan, karakter, dan akhlak.

Baca Juga:Gubernur Dukung Pengerahan Prajurit, Tegaskan Soal Kewenangan Pusat

"Ke depan TNI akan membutuhkan banyak personel baru, baik untuk pengisian Kodam maupun Batalyon Teritorial Pembangunan. Saya berharap momentum ini juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak kita yang merupakan lulusan pondok pesantren," kata Iqbal.

Rekrutmen Besar untuk Satuan Baru

TNI direncanakan melakukan rekrutmen personel dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) yang direncanakan hadir di setiap kabupaten. Kebutuhan prajurit juga meningkat seiring pengisian enam Kodam baru, termasuk Kodam XXX/Rinambora.

Baca Juga:Polri Sampaikan Penyesalan dan Nonaktifkan Empat Personel Buntut Penggeledahan Ponpes

Ribuan santri yang selama ini menempuh jalur pengabdian lewat pendidikan agama kini berpeluang masuk ke dunia militer tanpa meninggalkan bekal karakter yang mereka dapat di pesantren. Jalur ini sekaligus memberi pesantren peran baru sebagai salah satu sumber calon prajurit yang disiplin dan berakhlak.

Di sisi lain, usulan ini masih perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan resmi dari TNI, termasuk soal kuota, syarat seleksi, dan pembinaan lanjutan bagi lulusan pesantren yang lolos. Tanpa aturan yang jelas, gagasan tersebut berisiko berhenti sebagai wacana.

Langkah berikutnya ada di tangan TNI dan pemerintah daerah: menyusun skema rekrutmen yang adil, transparan, dan tetap menjaga standar kemampuan fisik maupun akademik calon prajurit.

Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

i

intarta

Berita & Media

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…