Prabowo Subianto: Demokrasi Tak Boleh Dibeli dan Sistem Politik Harus Diperbaiki

PALU - INTARTA.com - Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi nasional agar kembali sejalan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, demokrasi tidak boleh dikuasai pemilik modal besar, sementara perekonomian harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Biaya Politik yang Mahal Jadi Sorotan

Menurut Prabowo, tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang harus dikoreksi. Ia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.

Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik yang membutuhkan biaya besar tersebut sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ia meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini.

Ajakan kepada Para Pemimpin Partai

Karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai politik, untuk berani melakukan pembenahan terhadap sistem politik nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan melihat adanya kesadaran bersama mengenai perlunya perbaikan.

"Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.

Komitmen Perbaiki Ekonomi Sesuai UUD 1945

Selain sistem politik, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa mandat kepemimpinannya. Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia sebelumnya telah mengalami penyimpangan dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Seruan ini menyentuh persoalan yang dirasakan langsung oleh pemilih: ketika biaya menjadi penentu, ruang bagi calon yang berintegritas tetapi minim modal menjadi sempit, dan kebijakan publik berisiko lebih berpihak kepada penyandang dana ketimbang kepada rakyat. Perbaikan yang dijanjikan Prabowo akan diuji pada langkah konkret berikutnya, mulai dari pembahasan aturan pembiayaan politik hingga penegakan hukum terhadap politik uang.