Partai Buruh Siap Pasang Badan Kawal Pemerintahan hingga 2029

JAKARTA - INTARTA.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan kaum buruh siap pasang badan membela Presiden Prabowo Subianto jika ada kelompok yang menentang persatuan bangsa. Komitmen itu disampaikan dalam ikrar yang diucapkan ribuan massa buruh di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Dalam ikrar tersebut, buruh menyatakan akan terus mengawal masa jabatan Prabowo. Mereka juga mendorong persatuan bangsa dengan menghindari berita bohong, adu domba, dan kekerasan.

Di sela kegiatan, kepada awak media, Said Iqbal menegaskan bahwa siapa pun boleh bersuara dan berpendapat asalkan tetap dalam koridor.

“Kami meminta agar bangsa bersatu, kaum pemuda dan mahasiswa bersatu. Silakan mengkritik, silakan melakukan unjuk rasa yang sesuai konstitusi, tidak kekerasan, dan tidak boleh ada kericuhan,” kata Said Iqbal.

Namun ia mengingatkan, jika ada kelompok-kelompok yang tujuannya menjatuhkan Prabowo, kaum buruh akan segera pasang badan.

“Kami bisa gerakkan di setiap kabupaten/kota, ada pabrik-pabrik yang menjadi anggota kami. Kami bisa melawan dengan setiap saat keluar dari pabrik-pabrik untuk menjaga bilamana ada kerusuhan, bilamana ada kepentingan asing membuat kerusuhan, bilamana ada oknum-oknum ingin membuat kerusuhan,” tegasnya.

“Sekali lagi, kerusuhan, bukan demonstrasi. Demonstrasi unjuk rasa boleh, sepanjang sesuai aturan undang-undang,” pungkas Said Iqbal.

Dalam ikrar ini, beberapa federasi yang hadir di antaranya KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional), KPBI (Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia), dan FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).

Ada empat poin ikrar yang disampaikan massa buruh. Selain mengawal masa jabatan Prabowo, mereka mendorong persatuan bangsa dengan menghindari berita bohong, adu domba, dan kekerasan.

Poin ketiga, massa buruh menyerukan agar demokrasi tetap dijalankan secara konstitusional dan berkeadilan. Mereka meminta masyarakat menempuh jalur konstitusional apabila terdapat saluran demokrasi yang terhambat.

Said Iqbal menegaskan, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap diperbolehkan selama tidak berujung pada kerusuhan, perusakan, maupun pembakaran.

“Dan yang keempat adalah menjaga untuk tetap membangun negara sejahtera (welfare state) yang merupakan cita-cita pendiri bangsa dan dalam proses diwujudkan oleh Prabowo Subianto,” tegas Said Iqbal.

Menurutnya, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan ekonomi konstitusi dengan berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945.

Sikap buruh ini menegaskan posisi mereka bukan sekadar penonton dalam dinamika politik. Sebagai kelompok pekerja yang tersebar di pabrik-pabrik di berbagai daerah, suara mereka membawa bobot ketika berbicara tentang stabilitas dan kesejahteraan. Bagi pekerja, pemerintahan yang stabil berarti kepastian kerja dan upah, sementara kerusuhan justru mengancam mata pencaharian mereka. Karena itu ikrar ini sekaligus menjadi pesan bahwa kritik dan unjuk rasa tetap punya tempat, selama disampaikan damai dan sesuai aturan.