Dana Pesangon Wajib Dialihkan ke Dana Cadangan Mulai Oktober 2027, Kemnaker Bantah Dikelola Danantara
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
INDONESIA - INTARTA.com - Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh perusahaan mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke skema Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah, paling lambat Oktober 2027.
Kebijakan ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Tujuannya memastikan hak pekerja atas pesangon tetap terjamin ketika perusahaan mengalami kepailitan dan tidak mampu lagi membayar kewajibannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, Sabtu (14/11/2026), menegaskan pemerintah hingga kini belum menunjuk lembaga mana pun sebagai pengelola DCP, karena peraturan pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan.
Skema Baru Berbeda dari Dapen dan DPLK
Dalam sosialisasi undang-undang tersebut melalui kanal YouTube Kemnaker, Jumat (13/11/2026), Indah menjelaskan skema DCP berbeda dari pola lama yang dikelola masing-masing perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Undang-undang memberikan masa transisi satu tahun. Para pengurus dan pengelola DPLK di perusahaan diminta mulai berbenah dari sekarang, karena pada Oktober 2027 seluruh dana pesangon harus sudah diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon.
Melalui skema terpusat ini, perusahaan wajib memperhitungkan dan menyisihkan kewajiban pesangon sejak awal masa kerja bagi karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Belajar dari Kasus Kepailitan yang Merugikan Pekerja
Langkah ini belajar dari kasus kepailitan sejumlah industri besar. Salah satunya tutupnya perusahaan tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026 yang menyebabkan hampir 11.000 pekerja kehilangan hak pesangon mereka.
Dengan pengelolaan yang diawasi negara serta ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang mengingkari kewajiban, pemerintah berupaya mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Di tengah sosialisasi masa transisi itu, Kemnaker turut meluruskan kabar bohong yang beredar luas di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026), Indah memastikan baik Danantara maupun Kemnaker belum ditetapkan sebagai pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” tegas Indah.
Ia menerangkan ketentuan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 masih membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Penyusunan PP itu akan diawali konsultasi publik bersama serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait.
Peraturan pelaksanaan tersebut nantinya merinci tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, hingga nasib dana pesangon yang sudah terlanjur terhimpun di DPLK atau Dapen sebelum undang-undang ini terbit.
Sembari menunggu penetapan resmi PP tersebut, Kemnaker meminta pelaku usaha mulai membenahi administrasi pendataan pekerja dan pencadangan keuangan. Masyarakat pun diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Pekerja tetap dan perusahaan sama-sama perlu bersiap selama masa transisi setahun ini. Pekerja berhak memastikan perusahaan tempat mereka bekerja mulai menyisihkan dana pesangon sejak awal masa kerja, sementara perusahaan yang menunda persiapan berisiko menghadapi sanksi ketika kewajiban itu mulai berlaku penuh pada Oktober 2027.
Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Topik
intarta
Berita & Media
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…


