Fatwa Haram Vape Terbit, Produksi hingga Perdagangan Ikut Dilarang

JAKARTA - INTARTA.com - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan hukum haram bagi penggunaan rokok elektrik atau vape. Keputusan ini tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai produksi hingga aktivitas perdagangan perangkat tersebut.

Fatwa tersebut ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH Aminuddin Yaqub. Keputusan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam keterangan resminya, MUI menegaskan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape dinyatakan haram karena tiga alasan utama: membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan sebagai langkah preventif (sadd al dzariah) untuk mencegah penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran narkotika.

MUI menjelaskan vape merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan perasa. Kandungan nikotin di dalamnya disoroti karena bersifat adiktif dan berdampak serius pada sistem saraf serta kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Menindaklanjuti fatwa ini, MUI merekomendasikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menyusun regulasi setingkat undang-undang. Regulasi tersebut diharapkan mengatur pelarangan vape secara komprehensif yang disertai sanksi hukum guna memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.

MUI juga mendesak pemerintah mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran rokok elektrik guna meminimalkan paparan dampak negatif, terutama bagi generasi muda dan kesehatan publik secara luas. Desakan ini sejalan dengan kekhawatiran atas maraknya penggunaan vape di kalangan anak muda, yang kerap menganggap perangkat tersebut lebih aman dibanding rokok konvensional padahal kandungan nikotinnya tetap menimbulkan ketergantungan.

Dengan terbitnya fatwa ini, para pengguna vape kini dihadapkan pada pertimbangan keagamaan yang tegas, sementara pelaku usaha di rantai produksi dan perdagangan perangkat tersebut perlu bersiap menghadapi kemungkinan regulasi yang lebih ketat dalam waktu dekat.