KPK Dalami Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, Tiga Tersangka Sudah Ditahan

JAKARTA - INTARTA.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Langkah terbaru dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dari anak usaha BUMN telekomunikasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penyidik telah memeriksa dua saksi pada Senin (9/11). Keduanya adalah AS, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), dan RG, pensiunan dari PT PINS Indonesia.

"Penyidik memperdalam terkait proses pengadaan digitalisasi SPBU, baik untuk item EDC (electronic data capture) maupun ATG (automatic tank gauge)," ujar Budi kepada awak media di Jakarta.

Kasus ini mulai masuk ke meja hijau sejak KPK mengumumkan dimulainya penyidikan pada September 2024. Proyek yang disorot mencakup digitalisasi ribuan SPBU di seluruh Indonesia selama rentang lima tahun. Sejak 20 Januari 2025, lembaga antirasuah telah memanggil rentetan saksi untuk memperkuat bukti penyimpangan.

Pada Agustus 2025, penyidikan dinyatakan telah memasuki tahap akhir. Saat ini KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan proyek tersebut.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama dalam perkara ini. Salah satu tersangka berinisial E juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020-2024.

Terhitung sejak 4 Agustus 2026, KPK menahan tiga tersangka yang diduga kuat bertanggung jawab atas kerugian negara dalam proyek ini.

Fokus penyidikan saat ini tertuju pada mekanisme pengadaan perangkat keras dan sistem integrasi digital yang diduga tidak sesuai prosedur, serta adanya indikasi penggelembungan harga (mark-up) yang merugikan keuangan negara. Digitalisasi SPBU sendiri semula dirancang untuk meningkatkan transparansi distribusi bahan bakar, sehingga dugaan penyimpangan dalam proyek ini justru menyentuh langsung upaya pemberantasan kebocoran di sektor energi, dan publik kini menanti hasil penghitungan kerugian negara dari BPK sebagai penentu langkah hukum berikutnya.