Kuba Tuduh Amerika Serikat Ancam Negara-Negara Jelang Pemungutan Suara Embargo di PBB

Setiap tahun, mayoritas anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi tidak mengikat yang menyerukan penghentian embargo AS, yang mulai diberlakukan sejak awal 1960-an dan dianggap sebagai embargo terpanjang dalam sejarah modern. Sanksi tersebut dinilai memperparah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat Kuba.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengatakan pada Rabu (21/10) bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah berbulan-bulan melancarkan kampanye untuk menggoyang dukungan terhadap resolusi tersebut. Kampanye itu disebut dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz.

Menurut Rodriguez, para pejabat AS mengancam akan menangguhkan program kerja sama, menolak visa bagi pejabat pemerintah beserta keluarganya, bahkan mendukung partai oposisi pada pemilu yang akan datang jika negara-negara itu menolak mengubah posisinya. Washington juga disebut mendesak sejumlah negara untuk abstain atau tidak ikut pemungutan suara sama sekali.

Al Jazeera telah menghubungi Kementerian Luar Negeri AS dan Misi AS untuk PBB guna meminta tanggapan, tetapi belum menerima balasan hingga berita ini diturunkan.

Tuduhan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara menjelang pemungutan suara atas resolusi yang diperkirakan digelar pada 27 atau 28 Oktober. Pemerintahan Trump selama ini berpendapat bahwa pemerintah Kuba — bukan embargo — yang menjadi biang kerok perekonomian negaranya yang terpuruk, dan menyerukan pergantian rezim.

Pada Senin lalu, Waltz menuduh para diplomat Kuba melecehkan dan mengintimidasi peserta panel tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Kuba yang digelar AS. Dubes Kuba untuk PBB Ernesto Soberon Guzman dan sejumlah perwakilannya sempat berhadapan dengan Waltz saat ia meninggalkan acara di markas besar PBB di New York.

Kepada wartawan setelahnya, Waltz mengatakan setiap tahun pemerintah Kuba menyebarkan kebohongan lewat resolusi tahunannya, dan Misi AS di PBB bertugas membongkar kebohongan tersebut. Dalam briefing terpisah pada hari yang sama, Waltz mengakui Washington telah melobi negara-negara Eropa agar mempertimbangkan kembali dukungan mereka, merujuk pada tudingan Ukraina bahwa warga Kuba yang bertempur untuk Rusia tidak menerima bayaran dan uangnya justru mengalir ke pemerintah Kuba.

Sejak awal 2026, pemerintahan Trump memperketat tekanan terhadap Kuba dengan memblokir pasokan minyak dan mengancam tarif bagi negara-negara yang memasok bahan bakar ke negara itu. Akibatnya, warga Kuba menghadapi kelangkaan kebutuhan pokok yang kian parah serta pemadaman listrik berkepanjangan.

Sumber: Al Jazeera