Setelah 36 Tahun, Arsip Rahasia Era Lama Akhirnya Dibuka untuk Publik

HUNGARIA - INTARTA.com - Setelah penantian selama 36 tahun, pemerintah memutuskan membuka penuh arsip informan polisi rahasia era komunis. Mulai 4 November, basis data yang memuat nama dan informasi kunci para informan dapat diakses publik secara daring, menandai babak baru dalam upaya sebuah bangsa berdamai dengan masa lalunya yang kelam.

Keputusan itu datang tepat pada peringatan masuknya puluhan ribu tentara dan tank Soviet pada 4 November 1956, yang menumpas pemberontakan anti-komunis dan membuka jalan bagi puluhan tahun kediktatoran yang ditopang polisi rahasia. Perdana Menteri Peter Magyar dan partainya, Tisza, memang telah berjanji membuka arsip tersebut bila terpilih, dan kini janji itu diwujudkan setelah lebih dari tiga dekade perdebatan sengit tentang cara menangani berkas-berkas sensitif itu.

Tuntutan pembukaan arsip sebenarnya sudah lama disuarakan aktivis hak sipil dan partai-partai kecil sejak runtuhnya Tembok Berlin pada 1989. Namun perdana menteri pasca-komunis pertama, Jozsef Antall, menolak gagasan itu, dan partai Fidesz yang lama berkuasa di bawah Viktor Orban memblokir berbagai upaya pembukaan, dengan lebih dari 30 kali menolak rencana serupa sejak 2010 menurut platform berita Telex.

Pembukaan yang terjadi sebelumnya hanya parsial. Undang-undang tahun 1994 mewajibkan pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan pegawai negeri tertentu menjalani pemeriksaan latar belakang, dan sejak 1997 warga dapat melihat berkasnya sendiri, diperluas pada 2003, tetapi mereka tidak pernah bisa mengetahui nama para informan. Celah penafsiran dalam aturan itu juga memungkinkan kementerian menahan pemindahan berkas ke Arsip Sejarah Keamanan Negara (ABTL) dengan alasan keamanan nasional, sehingga berkas bisa bocor secara selektif dalam perebutan kekuasaan politik, seperti kasus mantan perdana menteri Peter Medgyessy yang terungkap pada 2002 pernah menjadi agen era komunis.

Pembukaan kali ini jauh lebih luas: ketentuan kerahasiaan dalam undang-undang lama dipangkas, basis data tambahan akan dirilis, termasuk salah satu basis data paling lengkap tentang orang-orang yang direkrut dinas keamanan negara, dan data hingga 60.000 dari perkiraan 150.000 informan bisa terungkap. Dampak politiknya diperkirakan besar, mengingat sejumlah tokoh terkemuka di lingkaran Fidesz dan Orban pernah menjadi anggota partai komunis atau polisi rahasia, termasuk Jozsef Horvath, mantan pegawai penuh waktu departemen yang menekan oposisi dalam negeri dan belakangan menjadi direktur riset Kantor Perlindungan Kedaulatan pada 2024.

Namun para ahli mengingatkan agar publik tidak menelan mentah-mentah isi berkas. Direktur ABTL Bendeguz Gergo Cseh menegaskan tidak semua klaim dinas keamanan dan berkasnya dapat dipercaya, karena banyak dokumen tidak lengkap, tidak sepenuhnya andal, dan sebagian telah dimusnahkan. Sejarawan Janos M. Rainer menilai pembukaan setelah sekian lama lebih bernilai simbolis, sementara sejarawan Krisztian Ungvary menyambutnya sebagai pintu bagi riset baru dan perdebatan segar, karena kebohongan yang dibiarkan mengendap, katanya, pada akhirnya merenggangkan hubungan masyarakat dengan politik.

Bagi pembaca di Indonesia, kisah ini memberi cermin yang relevan tanpa harus menyamakan sejarahnya: negara yang menunda keterbukaan arsip selama puluhan tahun membayarnya dengan kecurigaan yang tak kunjung reda dan berkas yang mudah dipakai sebagai senjata politik. Sebaliknya, keterbukaan yang disertai catatan kritis tentang keterbatasan dokumennya memberi ruang bagi sejarawan, jurnalis, dan warga untuk menguji ulang narasi lama secara jernih, alih-alih sekadar mengganti satu versi resmi dengan versi resmi yang lain.