Trump, Putin, dan Xi Satu Meja Tanpa Ukraina: Apa yang Diincar Moskow dan Beijing

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan upaya diplomatik musim gugur ini untuk menghidupkan kembali perundingan yang mandek guna mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Washington meningkatkan tekanan terhadap Kyiv dan mitra-mitra Eropanya, sembari merayu Moskow kembali ke meja perundingan lewat serangkaian konsesi — termasuk kesepakatan ekspor diesel Rusia ke AS dan pelonggaran sementara sebagian sanksi.

Namun Kremlin tampaknya tidak terburu-buru melanjutkan pembicaraan damai yang berarti. Moskow menyatakan siap menggelar perundingan dengan Ukraina di tingkat teknis bulan depan, usai pertemuan utusan khusus AS Steve Witkoff dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada 21 Oktober.

Menurut ajudan Putin, Yury Ushakov, Putin setuju melanjutkan perundingan yang dimediasi Washington setelah 10 November. Putaran berikutnya disebut bisa digelar di Abu Dhabi dengan fokus "membangun sistem keamanan bagi Rusia dan Ukraina setelah perang berakhir".

Moskow mengusulkan pertemuan tiga pihak di sela KTT APEC yang dijadwalkan 18–19 November di Shenzhen, China, demikian dilaporkan The Wall Street Journal awal pekan ini. Menurut sumber WSJ, Putin berharap mencapai kesepakatan dengan Trump dan Xi Jinping untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan syarat yang menguntungkan Rusia.

Format yang diusulkan Moskow — melibatkan Rusia, Amerika Serikat, dan China, tetapi mengecualikan Ukraina dan Uni Eropa — memberi gambaran format perundingan yang diinginkan Kremlin. Rusia bersikeras Ukraina harus siap membuat konsesi teritorial sebelum perundingan bisa bergerak maju, dan Putin berulang kali menegaskan hanya mau bernegosiasi jika kepentingan Rusia diperhitungkan.

Menurut WSJ, Putin memandang pertemuan di Shenzhen itu sebagai potensi "Konferensi Yalta" baru — merujuk pada pertemuan 1945 para pemimpin AS, Inggris, dan Uni Soviet untuk membahas kekalahan Jerman Nazi dan tatanan Eropa pascaperang.

Para pejabat China disebut telah memberi sinyal melalui jalur diplomatik bahwa Beijing tidak akan keberatan dengan format tiga pihak itu jika Trump setuju ikut serta. Trump, yang hubungannya dengan Kyiv memburuk dalam beberapa pekan terakhir, juga menyatakan keterbukaannya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan dalam kunjungannya ke Oslo pada 20 Oktober bahwa pembicaraan soal masa depan negaranya hanya bisa diterima bila Ukraina mendapat kursi di meja perundingan.

Menurut Umarov, Moskow ingin merasa dihormati Washington dan diperlakukan sebagai kekuatan internasional utama. Ia menilai Beijing kemungkinan hanya berperan sebagai mitra simbolis, bukan mediator aktif. "Beijing tidak berniat mengambil tanggung jawab atas masa depan Ukraina," katanya.

Pandangan berbeda disampaikan Yurii Poita, peneliti senior di Mercator Institute for China Studies (MERICS). Ia menilai China dan Rusia memiliki kepentingan strategis yang tumpang tindih, terutama dalam mendorong arsitektur keamanan alternatif di Eurasia — keduanya diuntungkan oleh berkurangnya kehadiran militer Barat di Eropa dan Asia serta melemahnya pengaruh NATO.

Sementara itu Michael Kimmage, direktur Kennan Institute di AS, menilai yang lebih penting bagi China adalah kelangsungan politik Putin. Rusia memberi China sejumlah keuntungan geopolitik, termasuk energi murah dan mitra kebijakan luar negeri yang jarang menghalangi langkah Beijing. Karena itu, kata Kimmage, China akan terus mendukung upaya militer Rusia secara tidak langsung untuk mencegah kekalahan Moskow — tetapi tidak akan menekan Putin mengakhiri perang.

Soal pengecualian Eropa, peneliti New Geopolitics Network di Kyiv, Kateryna Krasina, menilai hal itu bisa menunjukkan Beijing memandang Ukraina bukan pemain independen dan Eropa relatif lemah. Namun Kimmage berpendapat mengecualikan Eropa tidak serta-merta mengurangi pengaruhnya: bantuan keuangan Eropa untuk Ukraina dan kerja sama industri pertahanan — terutama melibatkan Jerman — adalah daya tawar nyata. "Penampilan dan kenyataan tidak sepenuhnya sama," ujarnya.

Sumber: DW News