Denda Parkir Ilegal Diusulkan Naik 10 Kali Lipat hingga Rp500 Juta

JAKARTA - INTARTA.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengusulkan sanksi denda bagi operator maupun pengelola parkir tanpa izin dinaikkan sepuluh kali lipat, dari sekitar Rp50 juta menjadi Rp500 juta. Usulan itu disampaikan agar hukuman benar-benar menimbulkan efek jera dan praktik pengelolaan parkir ilegal tidak terus berulang.

Menurut Jupiter, denda yang berlaku selama ini masih terlalu ringan sehingga belum mampu mengubah perilaku para pelanggar. Sejumlah pengelola parkir bermasalah yang dikenai denda puluhan juta rupiah dinilai masih bisa menanggungnya sebagai biaya biasa, lalu kembali menjalankan praktik yang sama.

“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” ujar Jupiter, yang pernah menjabat Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Denda Ringan Dinilai Jadi Biaya Biasa

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan sanksi yang terlalu rendah justru membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi yang wajar dan bisa ditanggung tanpa harus menghentikan praktik ilegal. Akibatnya, penertiban di lapangan tidak diimbangi perubahan perilaku pengelola.

Peningkatan sanksi, kata Jupiter, ditujukan agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan dan tidak lagi mengabaikan aturan yang berlaku. Ia mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik, dan pendekatan itu menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan.

Pembahasan Tidak Berhenti di Penertiban

Jupiter menambahkan, pembenahan tata kelola perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Panitia Khusus ditindaklanjuti secara konsisten.

Usulan kenaikan denda ini muncul di tengah sorotan terhadap sejumlah titik parkir bermasalah di ibu kota, termasuk penyegelan lahan parkir yang diduga ilegal di kawasan Blok M. Pemprov DKI sebelumnya menyatakan akan transparan mengusut izin dan pajak parkir di kawasan tersebut.

Bila rekomendasi ini diterima, pengelola parkir tanpa izin di Jakarta akan menghadapi risiko sanksi yang jauh lebih besar. Warga sebagai pengguna jasa parkir pun diharapkan mendapat perlindungan lebih baik, karena pengelola yang taat aturan dan berizin resmi akan lebih terjamin hak maupun kewajibannya.